SHARE

JAKARTA – Sesudah menginformasikan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 8 Mei lantas, pemerintah pada akhirnya keluarkan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), untuk memperlancar pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dipandang bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Basic (UUD) 1945.

Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum serta Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengatakan Perppu itu di keluarkan atas Undang-Undang nomor 17 th. 2013, mengenai ormas. Satu diantara hal yang dirubah dari ketentuan yang lama, yaitu mekanisme pencabutan izin.

” Kalau instansi yang keluarkan izinatau yangmemberikan pengesahan, adalahlembaga yang semestinya memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkannya, ” tutur Wiranto, dalam konferensi pers di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

Kewenangan izin serta pengesahan ormas berada di tangan Kementerian Hukum serta HAM (Kemenkumham), serta beberapa yang berupa yayasan berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah itu bila Perppu itu telah berlaku, dua kementerian itu yang juga akan lakukan pelajari serta pencabutan izin.

” Instansi yang mencabut izin juga akan mempelajari itu, memperoleh laporan dari beragam pihak, data aktual kesibukan di lapangan, bukti riil, baru instansi yang berikan izin itu (mencabut), ” katanya.

” Bukanlah saya, instansi yang keluarkan izin bukanlah di Menkopolhukam, pemberian izin berada di Kementerian Hukum serta HAM, ada beberapa (yang berupa) yayasan (izinnya di keluarkan) di Kemendagri, ” katanya.

Dalam konferensi pers itu Wiranto tidak mengatakan nama HTI. Ia juga tidak ingin menerangkan ormas mana saja yang ia maksud bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945, yang juga akan dicabut izinnya. Tetapi pada konfrensi pers yang di gelar 8 Mei lantas, Wiranto mengatakan nama HTI.

Baca Juga  Agus Marto: Usulan Skema Multiyears Dana E-KTP dari Kemendagri

Dengan Perppu berkaitan pembubaran ormas yang telah di keluarkan mulai sejak dua hari waktu lalu itu, Wiranto mengimbau orang-orang untuk tetaplah tenang, serta mengerti dengan baik perppu itu. Wiranto menyatakan, kalau kebijakan ini bukanlah kebijakan untuk mendiskreditkan Islam.

” Butuh digarisbawahi kalau Perppu ini tidak punya maksud untuk mendiskreditkan ormas Islam, terlebih orang-orang muslim, yang disebut sebagian besar masyarakat di Indonesia, ” tuturnya.