SHARE

Pasangan calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 yang memakai sosial media (medsos) jadi fasilitas kampanye mesti mendaftarkan akunnya ke Komisi Penentuan Umum (KPU).

” Pasangan calon yang lakukan kampanye di medsos mesti mendaftarkan ke KPU, ” kata Ketua Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Harminus Koto pada wartawan di Sukabumi, Jumat (21/7/2017).

Harminus Koto ada di Kota Sukabumi jadi satu diantara nara sumber dalam aktivitas Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif. Sosialisasi ini dikerjakan di hotel Maxone, Jalan Siliwangi.

Menurut Harminus, dalam kampanye yang dikerjakan beberapa pasangan calon kepala daerah didunia maya ini ada dua pekerjaan pengawasan. Karna ada akun medsos pasangan calon yang tercatat serta tidak tutup peluang akun yg tidak tercatat.

” Yang didaftarkan ini dapat dipantau. Namun, yg tidak didaftarkan ini yang sulit dipantau, ” tutur dia.

Tetapi, Bawaslu akan tidak menyerah dalam pengawasan akun medsos yg tidak tercatat di KPU. Karna Bawaslu juga miliki alur untuk mengatasi serta mengawasi kampanye pada akun medsos yang ilegal.

” Polanya yakni dengan mendorong keterlibatan partisipasi orang-orang. Apabila ada orang-orang yang temukan kampanye di medsos yg tidak tercatat silahkan laporkan ke kami, kelak kami tangani, ” ucapnya.