SHARE

Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, pihaknya juga akan memajukan judicial review atau tuntutan uji materil atas Perppu No 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Oganisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Tuntutan itu gagasannya juga akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (17/7/2017) yang akan datang, dengan beberapa ormas jadi pihak penggugat.

Menurut Yusril, tuntutan itu mempunyai tujuan untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mencabut status tubuh hukum serta membubarkan ormas.

” Kami juga akan berikan tuntutan ke MK pada Senin yang akan datang untuk membatalkan pasal-pasal berkaitan kewenangan absolut pemerintah untuk memberi sangsi pada ormas, bukan sekedar dengan administratif namun juga mencabut status tubuh hukum serta pembubaran, ” tutur Yusril waktu memberi info pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Yusril menyebutkan, didalam Perppu Ormas ada banyak pasal yang berbentuk karet, tumpang tindih dengan ketentuan hukum beda serta punya potensi menyebabkan ketidakpastian hukum.

Dia mencontohkan Pasal 59 ayat (4) jadi satu diantara pasal yang berbentuk karet. Di bagian keterangan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c mengatakan, ” ajaran atau memahami yang bertentangan dengan Pancasila diantaranya ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau memahami beda yang mempunyai tujuan ganti/merubah Pancasila serta Undang-Undang Basic Th. 1945. ”

Tetapi, lanjut Yusril, Perppu itu tidak menerangkan dengan detil tentang penafsiran memahami yang bertentangan dengan Pancasila. Di bagian beda penafsiran satu memahami tanpa ada lewat pengadilan juga akan menimbulkan tafsir tunggal dari pemerintah.

” Pasal ini karet karna singkatnya mengatur memahami seperti apa yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam sisi keterangan tidak mengatur etika apa pun, ” kata dia.

” Serta penafsiran satu ajaran, bila tidak lewat pengadilan, jadi tafsir cuma datang dari pemerintah. Tafsir anti-Pancasila dapat berlainan pada satu rezim dengan rezim yang beda. Pemerintah dapat seenaknya menafsirkan, ” ucapnya.

Yusril juga menyoroti Pasal 59 ayat (4) huruf a tentang larangan ormas bertindak permusuhan pada suku, agama, ras atau kelompok.

Dia menyatakan ketetapan dalam pasal itu juga ditata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sangsi hukum yang berlainan. Begitu, kata Yusril, tumpang tindih ketentuan juga akan menyebabkan ketidakpastian hukum.

” Pasal 59 tentang larangan aksi permusuhan SARA itu telah ditata dalam KUHP, namun sanksinya berlainan. Jadi ingin pasal mana yang juga akan digunakan. Hal semacam ini tunjukkan tak ada kepastian hukum, ” kata Yusril.

Diluar itu, Yusril juga mengkritik tentang aplikasi ketetapan pidana dalam Pasal 82A. Pasal itu menyebutkan kalau anggota atau pengurus ormas dapat dipidana penjara bila tidak mematuhi ketetapan Perppu. Terlebih dulu, ketetapan tentang aplikasi sangsi pidana tidak ditata dalam UU Ormas.

” Ini kan tidak terang. Di Pasal 59 mengatur beberapa hal yang dilarang dikerjakan oleh organisasi, namun di Pasal 82A mengatur pidana yang menghukum orang, ” ucapnya.