SHARE

Kejaksaan Agung diminta untuk tidak terus berhalusinasi dalam mengusut kasus dugaan pemufakatan ‎antara Maroef Sjamsudin sebagai pihak pertama dengan Setya Novanto dan Riza Chalid selaku pihak kedua.

“Seyogyanya Kejagung jangan hanya menyudutkan satu pihak saja, sehingga tidak objektif dan lupa aturan hukum,” ujar pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Mudzakkir kepada wartawan (Kamis, 28/1).

Menurut dia, jika memang ada unsur pidana dalam kasus itu tunjukan letaknya. Dalam hemat Mudzakkir, konteks dugaan pemufakatan jahat yang dibuat Kejagung belumlah sempurna.

Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kesepakatan riil antara pihak pertama PT Freeport yang diwakili Maroef Sjamsoedin dengan pihak kedua mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Riza Chalid. Selain itu, menurut dia, nyatanya tidak ada pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak.

“Jangan mengejar orang tertentu dan menyudutkan satu pihak saja. Jangan sampai dikejar-kejar nanti fatamorgana, yang ada saja dulu kasus-kasus lain,” ujar Mudzakkir.

Mudzakkir juga mengingatkan sebagai sebuah lembaga hukum, Kejagung mestilah bekerja sesuai aturan hukum.

“Ini membingungkan bagi publik, lembaga Kejagung kan lembaga hukum, bertindak harus secara hukum, jangan politis ” tegas dia.