SHARE

Masa reses anggota dewan sudah semakin mendekat, tinggal sepekan lagi. Tujuh hari yang tersisa pasti sangat menyibukkan. Tak terkecuali bagi anggota dewan di Komisi III. Komisi yang antara lain membawahi bidang hukum ini punya PR yang urgen. Yakni, membuat hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana pembentukan hak angket KPK mengemuka dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK, Rabu malam lalu. Pada RDP yang lumayan “hot” itu, Komisi III DPR menyoroti banyak hal terkait kinerja KPK yang lumayan amburadul.

Salah satu konsentrasi para wakil rakyat di Komisi III dalam RDP dengan KPK itu adalah mengenai adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pimpinan KPK, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran atau keuangan negara yang mereka miliki.

Bahkan disebutkan adanya tujuh indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara di KPK.

kpket

Indikasi penyimpangan itulah yang menjadi pintu masuk bagi dewan untuk menelisiknya lebih jauh melalui hak angket.

Rencana pembentukan hak angket KPK ini disetujui oleh hampir seluruh anggota Komisi III. Memang masih ada yang ragu-ragu, bersifat abu-abu, dan akan lebih dulu dikonsultasikan dengan pimpinan fraksi masing-masing.

Pembentukan hak angket bersifat lintas fraksi. Setelah disetujui di rapat pleno komisi, masih harus dibawah ke Badan Musyawarah (Bamus). Disetujui di Bamus, dibawa ke rapat paripurna (rapur) untuk ditanyakan ke seluruh anggota apakah penggunaan hak angket disetujui atau tidak.

Saat ini usulan hak angket KPK memasuki tahap finalisasi untuk diplenokan di Komisi III. Poin-poin penting untuk dapat digunakannya hak angket KPK ini sudah diinventarisir. Misalnya, mengenai dugaan adanya pihak-pihak yang menekan politisi Hanura Miryam S Haryani untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya di KPK dalam kasus e-KTP.

Baca Juga  Ini Alasan KPK Tak Hadirkan Yasonna Laoly Sebagai Saksi

Mengapa harus hak angket? Jawabannya mudah saja. Kalau di rapat kerja (Raker) atau rapat dengar pendapat (RDP) tidak ada proses konfrontasi dan sebagainya, beda jika dengan hak angket.

Konfrontasi adalah hal biasa dalam pansus (panitia khusus) angket. Serupa prosesnya dengan sidang pengadilan.