SHARE
Dua kekuatan lama yang coba diganggu kekuatan lama berwajah baru. (Sumber: Istimewa)

Kasus E-KTP hanyalah bungkus dari sebuah konspirasi Partai Demokrat dalam usaha mengganggu elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar ke depan.

Kekalahan Partai Demokrat dan partai kroninya dalam Pilkada DKI Jakarta putaran pertama adalah puncak dari kekesalan, terlepas kemudian mereka ikut bermain bermain di putaran kedua.

Coba dilihat siapa whistle blower kasus E-KTP Kemendagri? Nazaruddin adalah kader Partai Demokrat. Siapa Mendagri saat terjadinya proyek E-KTP? Gamawan Fauzi, juga kader Partai Demokrat. Kader-kader partai lainnya yang tersangkut di kasus E-KTP hanyalah bunga penghias semata.

Dalam kondisi yang keruh seperti ini tidak heran banyak pihak yang mengincar posisi Ketua Golkar dengan ditetapkannya Setya Novanto sebagai saksi dalam kasus E-KTP. Bukan hanya pihak eksternal namun pihak internal juga ikut mengail di air keruh.

Isu Munaslub digulirkan oleh pihak yang ingin menggantikan posisi Novanto dari ketua umum partai Golkar. Sebab, sampai saat ini tidak ada isu Munaslub secara resmi dari internal partai.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyebut, isu Munaslub muncul untuk melengserkan Setya Novanto digulirkan oleh individu-individu. Bukan sikap resmi dari Partai Golkar.

Bahkan, sikap resmi dari DPD tingkat I Partai Golkar menegaskan mendukung Novanto sebagai ketua umum sampai habis masa jabatan.

“Enggak ada itu Munaslub. Kalaupun ada itu sifatnya individu-individu, pribadi. Mungkin sudah ada yang kebelet, pengen jadi ketua ha ha,” kata Agung sembari tertawa di Jakarta, Senin lalu (1/5).

Namun begitu, dia tidak merincikan siapa pihak yang ingin menyingkirkan Novanto. Sebab, hal itu masih sebatas prediksi. “Mungkin saja tapi saya tidak tahu persis,” ujar politikus senior partai berlogo pohon beringin itu.

Baca Juga  Hara Kiri ala KPK

Sebagai partai lama yang sudah kenyang dinamika politik nasional Partai Golkar tidak perlu khawatir dengan soliditasnya.

Sampai saat ini, partai menghormati kasus hukum yang tengah menyandera Novanto. “Kalau partai Golkar tetap menyerahkan kepada proses hukum yang tengah berjalan, ya kami tunggu saja proses hukum,” tegas pria kelahiran Semarang 23 Maret 1949 tersebut.

Menurut sumber Nasionalisme.Net, ada dua orang yang relatif bernafsu untuk menduduki posisi puncak Partai Golkar, Tokoh Muda Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai.

Ditambahkan oleh sumber tersebut bahwa Doli lebih cenderung bernafsu berkuasa dan tidak sabar mematangkan diri dengan waktu, sedangkan Yorrys malu-malu tapi mau untuk berkuasa dengan melupakan jasa Golkar yang membesarkan namanya.