SHARE

Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum, serta Keamanan Wiranto menjelaskan kalau Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia juga akan mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan izin pembentukan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Hal itu ditata dalam Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Th. 2017, jadi perubahan Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

” Kementerian Hukum serta HAM juga akan mempunyai kewenangan mencabut atau membatalkan izin pembentukan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, ” tutur Wiranto waktu memberi info pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

Wiranto menerangkan, sekarang ini UU Ormas tidak mewadahi azas hukum administrasi contrario actus.

Azas itu mengatur ketetapan kalau instansi yang keluarkan izin atau yang memberi pengesahan yaitu instansi yang semestinya memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.

Oleh karenanya, pemerintah memasukkan ketetapan itu kedalam Perppu Nomor 2 th. 2017.

” Tak ada azas hukum administrasi contrario actus, berarti instansi yang berwenang berikan izin harus juga mempunyai kewenangan mencabut, ” papar Wiranto.

Diluar itu, lanjut Wiranto, pemerintah memperluas pengertian tentang ajaran serta aksi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam UU Ormas, dituliskan kalau yang bertentangan dengan Pancasila yaitu ateisme, komunisme, serta marxisme-leninisme.

” Namun ada ajaran beda yang dapat menukar serta bertentangan dengan Pancasila, yang diarahkan untuk ganti Pancasila kita, ganti eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak tercakup dalam undang-undang lama, ” kata dia.