SHARE

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebutkan kenaikan tunjangan anggota Dewan dalam ranacangan Ketentuan Daerah mengenai Hak Keuangan serta Administrasi Anggota serta Pimpinan DPRD DKI jumlahnya tidak penting.

Taufik menyebutkan kenaikannya kurang lebih sekitaran Rp 10 juta.

” Dari dua komponen, paling naiknya Rp 10 juta, tidak penting lah, ” tutur Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (12/7/2017).

Taufik menyebutkan perda itu nanti juga akan merubah nominal dua type tunjangan yakni tunjangan komunikasi serta uang operasional reses. Kenaikanya dapat 4 sampai 7 kali uang representasi.

Taufik menyebutkan uang representasi sekarang ini yaitu Rp 2, 6 juta. Kenaikan sebesar Rp 10 juta adalah anggapan bila tunjangan Dewan naik empat kali lipat.

” Kelak yang memastikan naik empat kali lipat atau tujuh kali lipat itu bergantung kekuatan keuangan daerah, ” tutur Taufik.

Taufik menyebutkan hal paling utama dalam perda ini bukanlah pada kenaikan tunjangannya tetapi untuk menggerakkan amanat Ketentuan Pemerintah No 18 Th. 2017 mengenai Hak Keuangan serta Administrasi Anggota serta Pimpinan DPRD.

PP itu mesti di turunkan berbentuk perda kurun waktu 3 bln. sesudah PP keluar. Bila tak ada perdanya, jadi Pemprov DKI tidak dapat mengaplikasikan PP itu.

” Jadi ini yaitu amanat, ” tutur Taufik.