SHARE

Wakil Ketua Tubuh Pembentukan Ketentuan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma menyebutkan, semuanya anggota dewan menyepakati rancangan ketentuan daerah (raperda) mengenai hak keuangan serta administrasi pimpinan serta anggota DPRD DKI Jakarta.

Dia mengatakan, tak ada yang butuh diperdebatkan dalam kajian raperda yang mengatur mengenai kenaikan tunjangan itu.

” Tidak ada (perbincangan) karenanya amanah, perintah undang-undang. Jadi tak ada yang butuh diperdebatkan karna semua PP Nomor 18 itu yang kami masukan ke situ, ” tutur Merry di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Merry menjelaskan, Ketentuan Pemerintah Nomor 18 Th. 2017 mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD. Berdasar pada ketentuan itu, DPRD dapat mengatur kenaikan tunjangan namun mesti membuat turunan perda yang perlu disahkan kurun waktu tiga bln. sesudah PP itu terbit pada 2 Juni 2017.

Merry menjelaskan, tunjangan DPRD belum juga sempat naik sepanjang 15 th.. Jumlah tunjangan yang mereka terima juga tidak murni masuk ke kantong pribadi.

” Mengerti kalau kami jadi anggota dewan ini membiayai partai serta konstituen, ” kata dia.

Diluar itu, Merry juga mengatakan tiap-tiap anggota dewan membiayai sistem pilkada (pilkada), termasuk juga Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia juga memperbandingkan tunjangan yang di terima anggota dewan dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.

” Pegawai negeri eselon II upahnya kan segitu namun dia cuma mikirin sendiri kan? Bila kami, aktivitas partai, kami yang danain, konstituen yang setiap hari ke tempat tinggal kami dengan semua aduan serta yang dirasakan, kami yang penuhi, ” ucap Merry.

DPRD DKI Jakarta saat ini mempunyai saat dua bln. sekali lagi untuk mengesahkan perda itu.

” Dua bln. kurang lho tinggal, karna tempo hari satu bulan tidak digunakan, eksekutif tidak mengulas, mungkin saja mereka ribet, ” kata Merry.