SHARE
Agus Rahardjo, mengakui belum menutup kasus BLBI dan Bank Century.

Menarik untuk menyimak berbagai perseteruan antara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan partai politik, terutama PDIP. Banyak kasus besar yang akhirnya membuat kekuasaan komisi anti rasuah itu tumpul saat berhadapan dengan partai berlambang kepala banteng itu.

Misalnya soal kasus BLBI. Pada kasus ini, rumor sangat kencang terdengar jika Ketua Umum PDIP, Megawati memainkan peranan besar. KPK bahkan beberapa kali memeriksa mantan pejabat tinggi negara yang berkuasa pada era Megawati menjadi presiden.

Sayang kasus ini entah kemana, yang jelas belum ada perkembangan signifikan. Saat bertemu dengan  Komisi III DPR, KPK hanya berjanji akan menuntaskan kasus ini. Namun tidak menyertakan tenggat waktu kapan akan dituntaskan.

“Terkait yang tadi disebutkan yaitu BLBI, Century, Sumber Waras. Belum ada keputusan untuk menghentikan. Saya tidak tahu pembicaraan itu sumbernya dari mana. Masih berjalan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Soal sumber Waras bahkan cenderung ditutup saat Pilgub DKI Jakarta. Maklum di sini melibatkan Gubernur DKI petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tengah berusaha untuk maju lagi sebagai gubernur.

“Sumber waras, dalam waktu dekat kami akan kaji dengan BPK. Apakah pengadaan tanah itu berbeda dengan tanah lain di Jakarta. “Belum ada keputusan untuk menghentikan itu,” tegas Agus.

Sebelumnya ada rumor yang menyatakan KPK menutup perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2002. Audit BPK menegaskan, negara mengalami kerugian sebesar Rp138,4 triliun atau 95,878 persen dari total dana BLBI yang dikucurkan pada posisi per tanggal 29 Januari 1999.

Selain itu, KPK juga menutup kasus Bank Century pada dua hal, yaitu kasus pemberian FPJP dengan total kerugian negara sebesar Rp689 miliar, dan penetapan century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp6,762 triliun.

Baca Juga  Politisi PKS Diperiksa KPK Dalam Kasus Suap DPRD Mojokerto

Saat itu, KPK beralasan bahwa tidak memiliki dua alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka kasus BLBI. Sedangkan untuk Kasus Century, KPK beralasan belum memiliki temuan bukti baru (novum) untuk dilanjutkan, pascavonis 15 tahun penjara bagi Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya.