SHARE

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek Purnomo Ketua DPRD Kota Mojokerto, berkaitan suap pengalihan biaya pada Dinas PUPR Kota Mojokerto th. 2017.

” Yang berkaitan di check untuk tersangka WF‎ (Wiwiet Febriyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Pengaturan Ruangan Kota Mojokerto, ” tutur Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (12/7/2017).

Febri meneruskan, atas masalah ini penyidik KPK ada juga yang ada di daerah lakukan kontrol pada saksi di Polres Mojokerto.

Mulai sejak tempo hari sampai keesokan hari, ada beberapa puluh saksi yang diagendakan di check penyidik salah satunya Wakil Ketua DPRD, sebagian Kepala Dinas, sampai entrepreneur.

” Mulai sejak tempo hari penyidik kami intens lakukan kontrol ke beberapa saksi di Polres Mojokerto. Sampai sekarang ini kontrol selalu berjalan, ” lebih Febri.

Di ketahui masalah sangkaan suap pemulusan pengalihan biaya hibah PENS (Politeknik Elektronik Negeri Surabaya) jadi biaya Program Pengaturan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, th. biaya 2017 ini dengan diawali Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dikerjakan KPK.

OTT juga dibarengi dengan penggeledahan di lokasi-lokasi baik di DPRD Mojokerto dan Dinas PUPR Mojokerto sampai penyitaan dokumen serta CCTV.

Dari OTT pada Jumat (16/6/2017) malam itu, KPK mengamankan enam orang. Sesudah kontrol serta titel perkara, KPK mengambil keputusan empat orang jadi tersangka.

Keempatnya yaitu Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PDIP, Purnomo ; dua Wakil Ketua DPRD Kota ‎Mojokerto‎ yaitu, Umar Faruq serta Abdullah Fanani ; dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Pengaturan Ruangan Kota Mojokerto, Wiwiet Febriyanto.

Sesaat dua orang‎ yang lain yang pernah diamankan disangka jadi penghubung suap, sekarang ini masih tetap berstatus jadi saksi.

Baca Juga  Tersangka Baru Skandal SKL BLBI Belum Juga Diumumkan, Jokowi Minta Bersabar

Tersangka pemberi suap, Wiwiet didugakan tidak mematuhi Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 mengenai pemberntasan tipikor seperti dirubah Undang-Undang Nomor 20 th. 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sesaat, tiga pimpinan DPRD ‎Mojokerto ‎yang jadi tersangka penerima suap didugakan tidak mematuhi Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999 mengenai pemberantasan Tipikor seperti dirubah Undang-Undang Nomor 20 th. 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.