SHARE

, JAKARTA — Pemerintah juga akan menerbitkan ketentuan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pembubaran Ormas, Rabu (12/7). Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyebutkan langkah Presiden Joko Widodo telah sesuai sama kewenangannya serta dibenarkan menurut undang-undang.

” Pasti pemerintah telah mempunyai perhitungan yang masak. Kita tidak bisa apriori. Kita tunggulah saja akhirnya, namun menurut saya langkah yang dikerjakan presiden itu dibenarkan oleh undang-undang. Masalah pas tidaknya, agar saat yang menjawab, ” kata Bambang Soesatyo, di Gedung DPR RI, Rabu (12/7).

Bambang menilainya pemerintah pasti telah mempunyai perhitungan yang masak sebelumnya menerbitkan Perppu itu. Menurutnya, perppu ini keluar untuk merespon beragam momen yang berlangsung di dalam orang-orang, serta untuk melindungi keamanan serta ketertiban.

Bambang memberikan, Jokowi pasti juga telah terima input serta pertimbangan dari beberapa bawahannya, termasuk juga BIN, Polri, Kejaksaan, TNI, serta aparat yang lain, sebelumnya di tandatangani Perppu itu. Langkah yang di ambil Jokowi, jadi kepala negara, dengan menerbitkan perppu itu bisa dibenarkan menurut undang-undang.

Menurut Bambang, langkah yang di ambil Presiden juga telah sesuai sama kewenangannya. Cuma saja, Ketua Komisi III DPR RI ini menyebutkan DPR belum juga dapat meyakinkan pas tidaknya langkah presiden dengan menerbitkan Perppu ini. ” Masalah pas tidaknya, agar saat yang menjawab, ” kata dia.

Meski sekian, dengan pribadi Bambang berpandangan kalau penerbitan Perppu ini telah pas. ” Golkar jadi partai pendukung pemerintah pastinya akan menyebutkan sepakat serta menilainya langkah Presiden pas. Serta ini searah dengan pandangan pribadi saya, ” kata Bambang.