SHARE

Dua bekas petinggi Kementerian Dalam Negeri, Irman serta Sugiharto divonis bersalah dalam masalah korupsi project e-KTP. Hakim menyebutkan ke-2 terdakwa dengan sah serta memberikan keyakinan bertindak korupsi pada project itu.

Menyikapi putusan pada sidang masalah e-KTP, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan baru juga akan terima laporan hasil vonis pada malam hari ini.

” Namun terlihat sesaat kan, keterlibatan banyak pihak kan tidak dibantah dalam putusan, ” kata Agus, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Saat disinggung pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebutkan masalah e-KTP cuma khalayan semata. Dengan hasil vonis sidang dua terdakwa itu, Agus memohon umum menilainya sendiri pernyataan Fahri.

” Jadi anda dapat pelajari sendiri. Bila impian waktu hakim mana dapat memastikan yang impian, ” tutur Agus.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, dengan vonis bersalah itu jadi dapat dibuktikan ada perbuatan korupsi di project e-KTP.

” Jadi bila ada pihak yang menyebutkan masalah e-KTP ini bukanlah satu masalah, atau cuma impian, jadi saya sangka mesti lihat serta membaca ketentuan (sidang) itu, ” tutur Febri.

Seperti dikabarkan Tribunnews. com, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilainya masalah e-KTP yang tengah dikerjakan KPK tak ada akhirnya. Sebab, masalah itu hanya permainan bekas Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin, Penyidik KPK Novel Baswedan, serta Ketua KPK Agus Rahardjo.

” Sudahlah yakin saya, masalah e-KTP itu omong kosong tidak ada akhirnya, itu permainan-nya Nazarudin, sama Novel sama Agus Rahardjo. Itu Agus Rahardjo ikut serta e-KTP, yakin deh, bohong itu, ” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Fahri memohon semuanya pihak tidak mencurigai pembentukan panitia spesial (Pansus) Angket KPK berkaitan masalah e-KTP. Menurut dia, masalah masalah e-KTP telah usai.

” Waktu ada rugi Rp 2, 3 triliun, darimana ruginya, siapa yang ngomong itu rugi. Yang dapat memastikan kerugian negara hanya BPK, janganlah buat impian diluar, mentang-mentang ada penyidik KPK katakan ada rugi Rp 2, 3 triliun selalu kita yakin, bohong itu, yang benar BPK, ” kata Fahri.

Fahri menyebutkan dianya cuma meyakini audit BPK. Sebab, instansi itu di beri mandat undang-undang untuk mengkalkulasi kerugian negara.

” Waktu omongan orang di tepi jalan lebih yakin di banding yang di beri mandat untuk mengkalkulasi kerugian, ini impian, ” kata Fahri.