SHARE

Kisah penangkapan dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Banyak yang memprihatinkan BPK, sebaliknya, tak sedikit pula yang mencibir KPK.

Lho? Masyarakat mencemooh pimpinan lembaga antirasuah karena terkesan lebih intens atau suka untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ketimbang menuntaskan secara cepat dan sistematis kasus-kasus megakorupsi yang sedang ditangani, terutama skandal SKL BLBI dan Bank Century.

Tak sedikit pula elemen masyarakat yang menilai bahwa KPK tampaknya memanfaatkan kasus penangkapan dua auditor BPK ini untuk pencitraan, guna memperoleh simpati dan empati. Pasalnya,  sementara ini mereka merasa tengah ditekan oleh wakil-wakil rakyat di DPR terkait pembentukan hak angket dan disusul pembentukan Pansus KPK. Saat ini, Pansus KPK on-progress.

BPKselasaoye

Pelantikan Moermahadi Soerja Djanegara dan Bahrullah Akbar masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua BPK yang baru, medio April 2017 lalu.

Sehubungan dengan itu pula, anggota Komisi XI DPR M Mukhamad Misbakhun mengingatkan publik agar tak menyudutkan BPK. Menurutnya, BPK tetap merupakan lembaga auditor yang sah dan kredibel.

“Saya masih percaya bahwa BPK secara kelembagaan masih kredibel. Mekanisme yang dibangun, sistem kerja dan tata kelola di lembaga yang mempunyai tugas sebagai supreme auditor keuangan negara itu sudah terbangun dengan baik,”  ujar Misbakhun.

mimisMukhamad Misbakhun. BPK masih diperlukan.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, kesalahan dua auditor BPK yang terjaring OTT KPK tak semestinya dianggap sebagai kesalahan lembaga. Misbakhun tak setuju jika BPK dijadikan bulan-bulanan lantaran kesalahan dua orang pegawainya.

“Kejadian OTT terhadap oknum auditor BPK yang lalai dalam menjalankan tugas oleh KPK tidak bisa serta merta kemudian dijadikan sarana untuk menghukum BPK secara kelembagaan. Silakan KPK bekerja menuntaskan kasus OTT tersebut sesuai dengan kewenangannya,” papar Misbakhun.

Baca Juga  Polri: KPK Sudah Sesuai Aturan, Terkait 17 Penyidik Disoal Misbakhun

Pendapat senada diutarakan pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof.Mudzakir. Ia menyatakan, dari kasus penangkapan dua auditor tersebut, jangan lantas digeneralisir bahwa kerja dan kinerja auditor BPK tidak beres.

Mudzakir justru menduga, kasus penangkapan dua auditor BPK ini terlalu dibesar-besarkan. KPK juga terkesan terlalu berlebihan dalam mengungkap kasus ini, sehingga seolah-olah ada agenda atau bahkan target yang diusung. Menurut Mudzakir, tidak keliru juga jika masyarakat berpendapat bahwa penangkapan dua auditor BPK ini adalah aksi balas dendam KPK atas penerapan status pelanggaran konstitusi oleh KPK, terkait dugaan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara di KPK.

mumuk

Mudzakir. Pencitraan KPK

Dalam laporan audit keuangan KPK, pemeriksa atau auditor BPK menemukan dugaan tujuh penyelewengan keuangan negara. KPK memakai anggaran APBN. Sebagai salah satu lembaga atau institusi negara, pengelolaan keuangan KPK wajib diperiksa oleh BPK.

Kembali ke Misbakhbun. Legislator asal Pasuruan, Jawa Timur itu itu menegaskan, penggiringan opini yang menyudutkan BPK harus ditentang. Sebab, belakangan ini memang muncul berbagai komentar yang menyebut opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil audit BPK bisa ditransaksikan.

Menurut Misbakhun, opini hasil pemeriksaan BPK didasarkan pada audit atas program kerja dan kinerja keuangan kementerian/lembaga. “Sehingga opini yang dihasilkan memang layak dan kredibel,” tegasnya.

Meski demikian mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu tak menampik adanya kelemahan. Sebab, katanya, setiap sistem yang dibangun pasti tetap punya celah.

Karenanya Misbakhun meminta pimpinan BPK segera melakukan evaluasi secara menyeluruh sekaligus mengingatkan seluruh pejabat dan pegawai di institusi auditor keuangan negara itu untuk menjaga muruah dan kehormatan lembaga. Sebagai anggota Komisi XI DPR yang menjadi mitra kerja BPK, Misbakhun mengaku tahu betul upaya lembaga negara yang kini dipimpin Moermahadi Soerja Djanegara itu dalam meningkatkan kualitas para auditornya.

Baca Juga  Pengacara Miryam, Minta Hakim Cabut Status Tersangka Kliennya

Komposisi pimpinan BPK saat ini adalah Moermahadi Soerja Djanegara, Barullah Akbar, Agung Firman Sampurna, Isma Yatun, dan Achsanul Qosasi.