SHARE

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro memiliki pendapat, koalisi partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum juga sepenuh hati.

Menurutnya, hal tersebut tampak dengan terdapatnya partai politik yang ‘mbalelo’ serta berlainan sikap dengan pemerintah berkaitan RUU Pemilu serta Perppu 2/2017 mengenai Ormas.

” Prinsipnya, berkoalisi itu mesti sepenuh hati, walau ya itu adalah koalisi politik. Ini yang pada umumnya belum juga terbangun, ” tutur Siti, pada Kompas. com, Jumat (21/7/2017).

Koalisi 1/2 hati itu dinilainya karna tidak terbangunnya format serta ukuran-ukuran koalisi pendukung Jokowi-JK.

Ukuran koalisi, umpamanya, persamaan ideologi partai, basis, visi misi partai atau ‘chemistry’ pada beberapa ketua umum partai politik dengan presiden serta wapres.

” Ketidakjelasan itu membuat pelembagaan koalisi partai tidak berlangsung, ” tutur Siti.

” Nah, efeknya apa? Koalisi relatif fragile, berbentuk tentatif, gampang pecah serta bubar, ” lanjut dia.

Saat kebutuhan partai politik tidak terakomodasi, jadi kekecewaan serta ketidakpuasan juga akan keluar.

Terlebih, aspek komunikasi, transparansi serta kolaborasi internal koalisi yg tidak tertangani makin rawan menimbulkan kesalahpahaman serta tidak percaya antarpartai koalisi.

Bila hal tersebut berlangsung diantara partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK, jadi kondisinya sama dengan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

” Hal semacam ini dapat diliat mulai sejak eranya SBY nyatanya hingga sekarang ini masih tetap berlangsung, ” tutur Siti.

Pada rapat paripurna pengambilan ketentuan RUU Pemilu, Partai Amanat Nasional

mengambil keputusan tidak ikuti sistem pengambilan ketentuan tingkat II Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang di ambil lewat voting.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyebutkan tidak turut serta tidak juga akan bertanggungjawab pada hasil dari voting ke-5 gosip krusial, terlebih presidential threshold yang pernah menyandera kajian RUU Pemilu.

Sikap PAN ini berlainan dengan partner koalisi pemerintah yang lain tetaplah bertahan didalam ruangan rapat paripurna DPR.

PAN lakukan tindakan walk out dengan Fraksi Gerindra, Demokrat, serta PKS.