SHARE

Komisi III DPR RI yang diketuai oleh DR Aziz Syamsuddin pada Selasa (19/1) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan jajaran Kejaksaan Agung.

Tentu karena isu-isu yang dibahas cukup banyak dan kesemuanya menarik, RDPU ini dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi III. Demikian juga dengan alangan korps Adhiyaksa, datang ke ruang rapat Komisi III lengkap, dipimpin langsung oleh Jaksa Agung HM.Prasetyo.

RDPU yang berlangsung sejak pagi ini berlangsung menarik, meski sesekali diwarnai ketegangan tatkala isu yang dibahas atau pertanyaan yang dikemukakan anggota dewan terkait dengan isu-isu yang panas, misalnya kasus-kasus yang menjadi  belum bisa diselesaikan oleh kejaksaan, atau menjadi tunggakan Prasetyo dkk.

Juga terkait isu Gafatar, gerajan fajar nusantara yang tengah “trend” sekarang ini. Dan tentunya yang paling menarik, upaya pihak kejaksaan agung dalam menarik kasus dugaan pemaksaan dari PT Freeport Indonesia terhadap Ketua DPR Setya Novanto ke bilik tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui, Prasetyo jauh-jauh hari sudah menyatakan bahwa pijaknya menduga ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh Setya Novanto dan pengusaha perminyakan Muhammad Riza Chalid, dari pertemuannya dengan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Syamsoeddin pada * Juni 2015 di sebuah kafe di lantai 21 Pasific Place, SCBD.

Pembicaraan dari pertemuan mereka itu ternyata disadap oleh Maroef Syamsoeddin. Hasil sadapan ilegal itulah yang kemudian dipergunakan oleh pihak kejaksaan agung untuk menuding adanya permufakatan jahat dari mereka.

Terkait dengan tudingan terhadap Ketua DPR Setya Novanto tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR DR.Benny Kabur Harman, SH, menyatakan, bahwa tudingan tersebut telah melukai segenap anggota dewan.

Bapak Jaksa Agung menuduh adanya permufakatan jahat dari Ketua DPR. Terus terang saja, tuduhan itu menimbulkan sakit hati kepada kami, 560 anggota dewan,” demikian  antara lain disampaikan politisi Partai Demokrat Benny K Harman dalam RDPU tersebut.

Merespon pernyataan Benny K.Harman, Jaksa Agung Prasetyo menyatakan, bahwa pihaknya memang masih melakukan tahapan-tahapan penyelidikan atas dugaan adanya permufakatan jahat tersebut. Dia juga menyatakan, memiliki bukti dari pertemuan 8 Juni 2015 tersebut.

Hingga sejauh ini memang masih menjadi tanda-tanya mengapa Maroef Syamsoeddin justru menyerahkan alat bukti yang dipakainya untuk melakukan perekaman ilegal tersebut kepada institusi kejaksaan agung.

Maroef Syamsoeddin bahkan tidak bersedia menyerahkannya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Saat dia dimintai keterangannya oleh MKD, bukti yang dibawanya pun hanya berupa flashdick yang hanya berisi sebagian dari pembicaraan pada 8 Juni 2015 tersebut.

Kehadiran Prasetyo sendiri ke gedung parlemen menjadi sasaran tembak dari para juru-warta, mengingat ia termasuk salah satu pejabat tinggi negara yang disebut-sebut akan tergusur pada reshuffle jilid-2 yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

Prasetyo bersama mentornya di Partai Nasdem, yakni Surya Paloh, dinilai turut “berselingkuh” dengan Maroef Syamsoeddin dalam upaya melegalkan upaya-upaya PT Freeport di Indonesia, terutama terkait dilakukannya pembahasan lebih awal dari perpanjangan kontark karya PT FI.