SHARE

Tindakan Jaksa Agung HM.Prasetyo yang mengintimidasi atau mengancam media, dikecam oleh kalangan anggota dewan, khususnya mereka yang berada di Komisi III DPR RI. Para wakil rakyat yang bergabung dj komisi yang membidangi masalah hukum ini menyebut, Prasetyo telahkebablasan jika benar-benar mengancam media.

Sikap Prasetyo yang mengintimidasi atau mengancam kalangan media ini terkuak dari pernyataan Erma Suryani Ranik, SH, anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat.

Erma Suryani, yang sudah berada di Parlemen sejak 1999-2014, menyatakan, Jaksa Agung Prasetyo tidak pada tempatnya untuk melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu.

Pak Jaksa Agung, serta jajaran pimpinan kejaksaan agung yang hadir di sini, hendaknya tidak tipis kupinglah. Tidak pada tempatnya kita mengintimidasi atau mengancam kalangan media, baik cetak, elektronik,atau on-line,” sebut Erma Suryani Ranik, politisi Partai Demokrat yang juga pernah menjadi konsultan UNDP itu.

Mestinya apa yang disampaikan oleh media menjadi bahan evaluasi, atau kontrol diri kita masing-masing. Kritik yang disampaikan oleh media tidak membuat kita lantas marah atau kebakaran jenggot,” papar Erma Suryani, kelahiran Ketapang, Kalbar, 14 Mei 1976..

Dia kemudian menyatakan, DPR sendiri sebagai institusi hampir setiap hari diberitakan yang jelek-jelek, atau kejelekannya. Akan tetapi, hal itu tidak lantas membuat DPR harus menjauhi media.

Kita tahu bahwa media itu adalah salah satu pilar demokrasi, jadi apa yang disampaikannya tentulah masih dalam tataran demokrasi, itu yang mesti kita hargai,” jelas Erma Suryani Ranik, yang semasih di Ketapang, Kalbar, pernah menjadi editor majalah Kalimantan Review dan kontributor harian The Jakarta Post.

Jaksa Agung HM Prasetyo saat ini memang menjadi “bulan-bulanan” media karena termasuk salah satu pejabat tinggi negara dengan kinerja terburuk, sehingga diyakini akan tergusur dari reshuffle Kabinet Kerja jilid-2.

Salah satu tindakan Prasetyo yang paling tidak difahami publik dan anggota dewan adalah, dengan berupaya menetapkan Pasal Permufakatan Jahat terhadap Ketua DPR Setya Novanto, dari pertemuannya dengan Presdir Freeport Indonesia Maroef Syamsoeddin, 8 Juni 2015 lalu.

Dalam konteks ini, publik menduga Prasetyo bekerjasama dengan Maroef Syamsoeddin dan menteri ESDM Sudirman Said. Adalah Sudirman Said yang mula-mula melaporkan kasus dugaan pelanggaran etik dari Setya Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, pada 16 November 2015 lalu, atau selang tiga bulan setelah pertemuan 8 Juni 2015 di Pasific Place, SCBD.