SHARE

Media massa apa pun bentuknya seharusnya menjadi saluran yang netral dan mendidik. Namun apa yang ditunjukkan oleh Metro TV dalam dua pekan terakhir sangat jauh dari kesan tersebut.

Sebagaimana masyarakat bias melihat dalam 10 hari terakhir semua program Metro TV dijadikan peluru kendali oleh sang pemilik, Surya Paloh, untuk menyerang habis SN dalam isu Perpanjangan Kontrak Freeport.

Metro TV berhasil membangun citra negatif seorang SN yang juga Ketua DPR sebagai seorang pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri dengan meminta saham ke PT FI. Padahal, hal tersebut sama sekali tidak benar. Justru sebeliknya ada banyak masalah Freeport dengan sejumlah menteri yang justru ditutup-tutupi oleh Metro TV. Misalnya kasus pelanggaran hukum Sudirman Said, Menteri ESDM yang melanggar UU Minerba dengan memberikan izin eksport konsentrat pada surat 7 Oktober 2015.

Upaya Metro TV melakukan pembunuhan karakter terhadap Setnov, sangat masif. Mulai dari acara Mata Najwa Talk Show, Prime Time News, Head Line News bahkan menyentuh running text yang ada di stasiun televisi milik Surya Paloh itu.

Semua sumber daya program Metro TV berhasil dimanfaatkan dengan baik untuk membangun opini publik yang menyerang pribadi Setnov. Mereka sama sekali mengesampingkan masalah yang lebih urgent seperti pelanggaran UU oleh Sudirman Said, yang merupakan pejabat negara yang menjunjung tinggi UU dan sumpah jabatan. Metro TV juga tidak pernah menayangkan siaran mengenai kasus bansos Sumut dengan tersangka Rio Capella, mantan Sekjen Partai Nasdem.

Usaha Metro TV ini berhasil dengan gemilang ditambah dengan peran aktor Junimart Girsang yang memainkan peran bagus sekali dan layak mendapat Piala Citra karena acting-nya yang luar biasa serta pernyataannya yang selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal rakyat sendiri tidak pernah merasa ia wakili dalam pernyataaannya tersebut. Rakyat tentu tidak akan sudi diwakili oleh seorang pelanggar UU seperti mereka.

Merasa belum lengkap, Metro TV dan Surya Paloh pun memanfaatkan petisi digital melalui Change.org untuk meyakinkan publik dan pengambil keputusan bahwa apa yang disiarkan oleh Metro TV mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Setelah masyarakat berhasil dikondisikan oleh Metro TV dalam menjatuhkan citra Setnov sebagai peminta saham  Freeport dengan alasan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Padahal tidak pernah ada bukti rekaman menyangkut hal itu.

Kini saatnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen di Indonesia yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan secara sengaja dan terencana oleh Metro TV.

Metro TV telah melanggar pasal 36 yang berisi: (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

(5) Isi siaran dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; Mereka telah melanggar UU No. 32 tahun 2002 pasal 48 ayat 4 poin h, yang berisi h. ketepatan dan kenetralan program berita.

1 COMMENT