SHARE

Kontroversi seputar dugaan adanya korupsi berjamaah pada proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri mewarnai proses persidangan kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang sudah menggulirkan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri ini ke persidangan di PN Tipikor Jakarta. Kamis besok, 23 Maret, digelar sidang ketiga dengan menghadirkan 8 atau 9 saksi meski Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo tetap berhalangan hadir, sebagaimana ia absen memenuhi panggilan untuk sidang kedua, Kamis (16/3) silam.

Yang kemungkinan akan menjadi ‘bintang’ pada persidangan Kamis besok adalah mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

nazarktp5

Adalah Nazaruddin yang disebut-sebut sebagai ‘destroyer’ pada proyek e-KTP Kemendagri ini. Dalam pengertian, ia yang paling lantang menyebut nama-nama tokoh yang terlibat dalam korupsi berjamaah proyek e-KTP Kemendagri ini. Termasuk puluhan wakil masyarakat di DPR. Namun, bagaimana pun juga, semua itu masih bersifat dugaan.

Dari keterangan yang diberikan Nazaruddin serta Irman dan Sugiharto, dua pejabat dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, sejumlah nama tokoh nasional ikut terseret-seret.

Pada babak berikutnya, merujuk pada keterangan pimpinan KPK, sebagian dari nama-nama yang disebut-sebut menerima aliran dana dari proyek e-KTP Kemendagri tersebut, sudah mengembalikan uang hasil korupsi proyek itu ke KPK. Dari total anggaran Rp 5,9 triliun, kerugian negara dari proyek e-KTP ini diduga mencapai sekitar Rp 2,3 triliun.

duitektp

Yang kemudian menjadi kontroversi adalah KPK merahasialan siapa saja individu atau korporasi yang mengembalikan dana korupsi proyek e-KTP tersebut. Apalagi disebutkan bahwa diantara yang mengembalikan dana itu ada belasan nama dari kalangan anggota dewan.

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, termasuk yang sangat geram dengan kerahasiaan yang dilakukan pimpinan KPK terkait siapa individu atau korporasi yang sudah mengembalikan dana itu.

Baca Juga  Warga Jakarta Tentukan Sejarahnya Sendiri, Hindari Golput

Fahri Hamzah terus menantang KPK untuk membuka daftar nama yang kerahasiannya amat dijaga itu. Berbeda dengan surat dakwaan yang tampaknya sengaja dibocorkan ke media, sebelum sidang pembacaan dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, Kamis (9/3) lampau, KPK bisa menutup rapat-rapat dokumen rahasianya itu.

“Saya mencurigai ini modus pelemahan terhadap negara. Kenapa ada yang ditutupi, kenapa ada yang dibuka. Sekarang saya minta, berani tidak buka itu semua nama,” Fahri Hamzah meradang.

Karena kekesalannya terhadap KPK pula, Fahri Hamzah kemudian menggulirkan hak angket.

keket

Menurutnya, KPK melakukan beberapa kesalahan prosedur penanganan, termasuk membeberkan nama-nama anggota dewan yang diduga menerima uang dalam dakwaan. Menurutnya, hal itu termasuk pencemaran nama baik karena mereka belum tentu mendapat uang tersebut.

Fahri menyebut beberapa nama dari berbagai fraksi sudah setuju dengan usulnya untuk menggulirkan hak angket. Namun ia belum mau menunjukkan nama-nama mereka.

Di luar hak angket, sejumlah anggota dewan juga menyokong upaya untuk dilakukannya revisi atas Undang-undang KPK. Untuk itu, sudah dilakukan sosialisasi ke masyarakat oleh Badan Keahlian DPR.

sosi

Sejak awal Februari 2017, Badan Keahlian DPR (BKD) menggelar seminar bertema “Urgensi Revisi UU KPK” di berbagai perguruan tinggi. Seminar ini antara lain diadakan di Universitas Andalas, Padang, pada 9 Februari 2017, Universitas Nasional, Jakarta  (28 Februari 2017), dan Universitas Sumatera Utara (17 Maret 2017).

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Firman Soebagyo mengaku, semasa Ade Komarudin alias Akom menjadi Ketua DPR, revisi UU KPK beralih menjadi inisiatif DPR.

Menurutnya, rapat lintas fraksi telah sepakat bahwa, setelah revisi UU KPK dibatalkan pemerintah, DPR mengambil alih inisiatif pengusulan.

Proses ini dilanjutkan menuju tahap sosialisasi setelah Setya Novanto menggantikan Akom. Beberapa perguruan tinggi menjadi prioritas pelaksanaan seminar sosialisasi itu.

Baca Juga  Setya Novanto dan Petinggi Golkar Rapatkan Barisan

“Mungkin dari pimpinan DPR, mungkin dari pemerintah dan DPR, maka dilakukan sosialisasi. Nah, yang ditunjuk itu BKD,” jelasnya.

akomi

Kepala BKD Johnson Rajagukguk beralasan sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR soal sosialisasi revisi UU KPK. Karena itu, pihak DPR melakukan beragam diskusi.

“Beberapa waktu lalu, sekitar Februari ada kesepakatan yang terbangun, dulu bagaimana ini disosialisasikan,” jelasnya.

Pada tahun 2010, upaya merevisi UU KPK dilakukan oleh DPR. Wakil Ketua DPR waktu itu, Priyo Budi Santoso, mengirimkan surat kepada Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman untuk menyusun draf akademik RUU KPK.

Berawal dari draf akademik ini, Badan Legislasi merumuskan naskah revisi UU KPK pada Februari 2012. Diantaranya terkait dengan kewenangan penuntutan, izin penyadapan oleh ketua pengadilan, pembentukan dewan pengawas, dan batas penanganan kasus korupsi oleh KPK harus di atas Rp 5 miliar.

Pada Oktober 2012, niat melanjutkan proses pembahasan naskah RUU KPK disetujui oleh Komisi III DPR. Hanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan belum siap membahasnya, sehingga proses revisi UU KPK dihentikan.

joki

Bergantinya pemerintahan pun tak menyurutkan “semangat” anggota parlemen untuk mengubah UU KPK. Pada Februari 2015, DPR memasukkan revisi UU KPK dalam Program Legislasi Nasional.

Presiden Joko Widodo menyatakan pembatalan pemerintah atas rencana ini. Namun, pada rapat paripurna Juni 2015, fraksi-fraksi di DPR tetap memasukkannya.

Menjelang akhir tahun 2015, tepatnya bulan Oktober, draf naskah revisi memuat pembatasan usia institusi KPK hingga 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, membatasi rekrutmen penyelidik dan penyidik independen, hingga membatasi kasus korupsi yang bisa ditangani KPK.

Hingga pada awal 2016, rencana revisi UU KPK terus dilakukan. Rapat harmonisasi Badan Legislasi mulai membahas materi revisi. Namun, pada Februari, Presiden dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan.

Baca Juga  TJ Tuding KPK Ngarang Bebas, Akan Melawan Habis-habisan

firmansu

Memasuki 2017 pun revisi UU KPK tak masuk dalam Prolegnas. Namun justru DPR kembali mengotak-atik undang-undang ini. Firman Soebagyo beralasan seminar merupakan sarana sosialisasi seperti perintah Jokowi.

Memang revisi UU KPK tak masuk dalam Prolegnas 2017. Namun sosialisasi tetap dilakukan untuk menggali pendapat dari akademisi. Ia tak menafikan jika DPR berkeinginan melakukan revisi, hanya langkahnya ada sosialisasi terlebih dulu.

“UU itu kan dibuat untuk menjadi sebuah payung hukum dan tidak boleh diskriminatif terhadap hak-hak warga negara. Selama itu ada masukan dan usulan, kami bahas,” tuturnya.*