NASIONALISME.NET, Papua — Ambisi nuklir Korea Utara sampai tahun 2026 masih menjadi salah satu isu paling serius di kawasan Asia Timur. Di tengah tekanan internasional, sanksi ekonomi, dan kecaman dari banyak negara, Korea Utara justru terus memperkuat program nuklir dan rudalnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa Korea Utara tetap mempertahankan senjata nuklirnya, bahkan ketika kondisi ekonomi domestiknya tidak stabil dan hubungan diplomatiknya dengan dunia internasional semakin buruk?
Secara historis, program nuklir Korea Utara sebenarnya sudah dimulai sejak era Perang Dingin. Namun perkembangan paling agresif terjadi di bawah kepemimpinan Kim Jong Un. Pemerintah Korea Utara melihat nuklir bukan hanya sebagai senjata militer, tetapi juga simbol kekuatan negara dan alat bertahan hidup rezim. Korea Utara percaya bahwa tanpa senjata nuklir, negara mereka akan lebih mudah ditekan atau bahkan diserang oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya.
Pandangan ini semakin kuat setelah Korea Utara melihat berbagai konflik internasional, seperti jatuhnya rezim Irak di bawah Saddam Hussein dan Libya di bawah Muammar Gaddafi. Kedua negara tersebut pernah menghentikan atau tidak memiliki perlindungan nuklir yang kuat, tetapi akhirnya tetap mengalami intervensi militer dari Barat. Dari sudut pandang Korea Utara, nuklir dianggap sebagai “jaminan keamanan” agar rezim mereka tetap bertahan. Karena itu, sangat sulit mengharapkan Korea Utara menyerahkan senjata nuklir secara sukarela.
Pada tahun 2026, Korea Utara terus menunjukkan peningkatan kemampuan militernya. Menurut laporan International Atomic Energy Agency (IAEA) dan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Korea Utara diperkirakan telah memiliki sekitar 50–90 hulu ledak nuklir dan terus memproduksi bahan fisil untuk pengembangan senjata baru. SIPRI juga mencatat bahwa Korea Utara masih aktif mengembangkan rudal balistik antarbenua (Intercontinental Ballistic Missile/ICBM) yang secara teori mampu menjangkau wilayah Amerika Serikat.
Selain itu, sepanjang 2025 hingga awal 2026, Korea Utara beberapa kali melakukan uji coba rudal balistik jarak jauh dan rudal hipersonik. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk demonstrasi kekuatan kepada dunia internasional. Pemerintah Korea Utara ingin menunjukkan bahwa mereka tidak takut terhadap sanksi maupun tekanan politik global. Dalam pidato resminya, Kim Jong Un bahkan menegaskan bahwa status Korea Utara sebagai negara nuklir “tidak dapat dinegosiasikan”.
Dalam hal jika dikaji lebih lanjut bahwa, sikap Korea Utara ini menunjukkan bahwa nuklir sudah menjadi bagian dari identitas politik negara tersebut. Nuklir bukan lagi sekadar alat pertahanan, tetapi juga alat propaganda domestik untuk memperkuat legitimasi pemerintahan Kim Jong Un. Dengan menunjukkan kekuatan militer, pemerintah Korea Utara dapat membangun citra bahwa mereka adalah negara kuat yang mampu melawan tekanan Barat. Hal ini penting bagi rezim yang selama bertahun-tahun membangun politik berdasarkan nasionalisme dan ancaman eksternal.
Namun di sisi lain, ambisi nuklir Korea Utara juga menciptakan ketidakstabilan serius di Asia Timur. Negara-negara seperti South Korea dan Japan merasa terancam dengan perkembangan senjata Korea Utara. Akibatnya, kedua negara semakin memperkuat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Situasi ini menyebabkan kawasan Asia Timur menjadi arena persaingan militer yang semakin tegang. Bahkan beberapa analis menilai bahwa ancaman nuklir Korea Utara dapat memicu perlombaan senjata baru di kawasan.
Ketegangan ini juga melibatkan China dan Russia. Walaupun kedua negara tidak secara terbuka mendukung program nuklir Korea Utara, mereka sering menolak tekanan ekstrem dari Barat terhadap Pyongyang. China terutama khawatir jika rezim Korea Utara runtuh, maka pengaruh Amerika Serikat di dekat perbatasannya akan semakin kuat. Karena itu, isu nuklir Korea Utara bukan hanya masalah keamanan regional, tetapi juga bagian dari persaingan geopolitik kekuatan besar.
Selain faktor keamanan, ada juga alasan politik domestik yang membuat Korea Utara sulit melepaskan nuklirnya. Pemerintah Korea Utara selama bertahun-tahun menggunakan isu ancaman luar negeri untuk menjaga loyalitas rakyat terhadap rezim. Dalam sistem politik yang tertutup, keberhasilan uji coba rudal dan pengembangan nuklir selalu dipromosikan sebagai bukti keberhasilan kepemimpinan Kim Jong Un. Dengan kata lain, program nuklir juga berfungsi untuk menjaga stabilitas politik internal.
Walaupun dunia internasional telah memberikan berbagai sanksi ekonomi melalui United Nations, hingga saat ini tekanan tersebut belum berhasil menghentikan ambisi nuklir Korea Utara. Sebaliknya, Korea Utara justru semakin fokus mengembangkan teknologi militernya. Menurut data PBB dan berbagai lembaga internasional, sanksi memang memperburuk ekonomi Korea Utara, tetapi tidak cukup kuat untuk mengubah kebijakan strategis negara tersebut.
Dalam pandangan yang saya ambil, selama Korea Utara masih merasa terancam oleh Amerika Serikat dan sekutunya, maka ambisi nuklir mereka kemungkinan besar tidak akan berhenti. Rezim Kim Jong Un melihat nuklir sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan posisi tawar di dunia internasional. Oleh karena itu, isu nuklir Korea Utara sebenarnya bukan hanya persoalan senjata, tetapi persoalan keamanan, politik, identitas negara, dan persaingan kekuatan besar di Asia Timur.
Secara keseluruhan, ambisi nuklir Korea Utara di era 2026 memperlihatkan bahwa dunia masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Timur. Selama tidak ada solusi diplomatik yang benar-benar mampu menjamin keamanan Korea Utara sekaligus menurunkan ketegangan geopolitik kawasan, maka program nuklir Korea Utara kemungkinan akan terus berkembang dan tetap menjadi ancaman bagi perdamaian internasional.
Penulis: Greflindo T Rumaseuw
Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih
