SHARE

Sidang dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri sudah memasuki fase ketiga, Kamis (23/3) lusa. Walau banyak pihak yang meragukan terjadinya “korupsi bancakan” pada proyek e-KTP yang digagas oleh Kemendagri tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini adanya kongkalingkong dari beberapa pihak, yakni Kemendagri, korporasi swasta dan pemerintah, serta  sejumlah wakil rakyat di parlemen.

Keterlibatan sejumlah anggota dewan pada megaproyek Kemendagri ini memang masih terus didalami, walau kesemuanya tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kendati demikian, dengan disebutkannya secara langsung puluhan anggota dewa di sidang pembacaan dakwaan, Kamis (9/3) lampau, anggota dewan dan DPR sendiri sebagai lembaga akhirnya terus disorot.

ktpkl

Di kampus Universitas Gajah Mada (UGM), Bulaksumur, Yogyakarta, kemarin, ada diskusi terkait kasus e-KTP Kemendagri ini. Diskusi ini menghadirkan Zainal Arifin, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), serta Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif, dan Siti Ruhaini Dzuhayatin yang merupakan akademisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menurut Ketua Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar, dugaan terjadinya korupsi pada megaproyek e-KTP Kemendagri berawal dari besarnya kewenangan DPR dalam melakukan pengawasan. Zainal Arifin memaparkan bahwa kewenangan DPR ini tercantum dalam Pasal 15 ayat 5 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

zainal

“Di pasal-pasal tersebut DPR berperan dalam pengawasan di dalam perencanaan pembelanjaan keuangan negara. Di situlah mulai petaka kasus sekarang (korupsi e-KTP). Mau beli hal sepele harus melalui DPR,” ujar Zainal Arifin.

Tema dari diskusi tersebut adalah menelusuri peran dan kinerja DPR dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan korupsi dana e-KTP terjadi tahun 2011/2012. Menurut Zainal Arifin, saat itu DPR menjalankan kewenangannya yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat 5 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penggunaan wewenang DPR itu diduga menjadi awal dari permainan dalam penganggaran proyek e-KTP.

Baca Juga  "Tidak Ada Bagi-bagi Uang di Komisi II"

korupsi

“Beruntung, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut pada 2015. Namun, proyek itu akhirnya diduga merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun,” urai Zainal Arifin.

Zainal Arifin memaparkan meski pun kewenangan dalam pasal itu sudah dibatalkan oleh MK, namun DPR masih memiliki peran. Setelah ada putusan MK tersebut, DPR mengalami reduksi kewenangan.

“Meski pembatalan Pasal 15 telah dilakukan, potensi kasus korupsi bisa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sebab di Pasal 20 di dalam UU yang sama, DPRD di 500-an kota mau pun provinsi masih memegang kewenangan pengawasan tersebut,” pungkas Zainal Arifin.