SHARE
Gank Partai Demokrat yang merampok uang negara lewat Hambalang.

Usaha KPK untuk menuntaskan kasus e-KTP memang perlu didukung. Hanya saja, selain kasus proyek pengadaan kartu tanda pendudukn elektronik yang dimulai tahun 2010 itu, di Indonesia sebelumnya sudah ada kroupsi besar yang semestinya dikedepankan oleh komisi anti rasuah tersebut.

Sayang, KPK sepertinya tebang pilih dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi. Komisi super body yang memiliki kekuasaan amat besar itu, justru menjauhi korupsi super besar seperti kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Padahal dari sisi bobot dan pelakunya, maka Korupsi Hambalang sepantasnya menjadi prioritas untuk dituntaskan. Namun fakta ini justru ditutupi oleh KPK.

Hambalang menjadi contoh konkret pola korupsi yang sangat rapi. Indikasi suap dalam memuluskan pengalokasian anggaran untuk proyek ini begitu sangat terbuka. Aliran uang yang diduga kepada beberapa pejabat dan politikus adalah bentuk dari upaya memperkaya diri atau kelompok secara tidak sah.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kejahatan ini bagi perekonomian Indonesia setidaknya berkisar pada dua hal: aspek kerugian keuangan negara dan buruknya infrastruktur publik yang dihasilkan. Kedua dampak ini harus diterjemahkan sebagai kerugian bagi publik karena uang yang dikorupsi adalah hasil pajak publik. Sayang fakta ini ditepikan begitu saja oleh KPK.

Sebagai kejahatan yang struktural, korupsi di pengadaan sesungguhnya bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Tahapan korupsi dilakukan sejak di penganggaran, lelang, hingga pelaksanaan kegiatan pengadaan. Walaupun audit investigasi BPK hanya dilakukan terhadap proyek yang telah berjalan, pola dan tahapan korupsinya mengindikasikan bahwa proyek ini bermasalah sejak di proses penganggaran.

Jamak diketahui bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibiayai negara tak pernah luput dari praktik suap menyuap. Munculnya istilah fee atau uang lelah di kalangan DPR memperkuat dugaan: praktik ini terjadi.

Baca Juga  Heboh! Gamawan Ajak Korupsi Satu Keluarga

Korupsi proyek Hambalang adalah korupsi ”berjemaah”: semua pihak yang disebutkan di dalam audit menjalankan perannya masing-masing. Dimulai dari penyiapan lahan untuk pembangunan, termasuk perizinan, persetujuan teknis pengadaan seperti lelang dan kontrak tahun jamak, pencairan anggaran, hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan di luar prosedur baku.

Korupsi secara bersama-sama dalam proyek Hambalang menunjukkan tipe korupsi yang terorganisasi. Kelompok penguasa berkolaborasi dengan kepentingan bisnis melakukan kejahatan. Modus kejahatan korupsi semacam ini hanyalah modifikasi dan replikasi atas kejahatan korupsi pada Orde Baru. Dahulu penguasa dan kroninya menggunakan pengaruhnya menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan: semuanya dikendalikan oleh pusat kekuasaan pada saat itu.

Korupsi ini tentu dilakukan oleh mereka yang tengah berkuasa. Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum adalah sosok kecil yang tersandung sial di kasus korupsi ini. Nama besar lainnya seperti Eddi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, justru sengaja ditutupi atau dhindarkan dari kasus ini, meski peranannya sangat jelas dan kuat.

Di era pasca-Reformasi, kejahatan tetap dilakukan penguasa dan kelompok bisnisnya. Dengan pola yang agak berbeda, mereka berupaya menyamarkan hubungan antara penguasa dan kelompok bisnis dengan berbagai cara. Namun, ini akan tetap terbukti sebagai sebuah ”perse kongkolan” manakala bukti-bukti dalam proses hukum menerjemahkan bahwa kelompok penguasa dan bisnis saling berkolaborasi.

Ini tentu saja tidak menafikan keberadaan kelompok bisnis yang masih memegang prinsip bisnis yang bersih. Maka, kontribusi kelompok bisnis semacam ini sangat penting tidak hanya demi pengungkapan kasus, tetapi juga mendorong menciptakan proses bisnis yang bersih.

Korupsi Hambalang prototipe kejahatan ”berjemaah”, maka penuntasannya harus secara ”berjemaah”: semua pelaku yang diduga ikut bertanggung jawab patut dimintai tanggung jawab hukumnya, bahkan pejabat setingkat menteri (aktif) sekalipun.