SHARE
Sidang kedua kasus e-KTP Kemendagri akan dilakukan Kamis (16/3) besok di PN Tipikor Jakarta. Dalam persidangan kedua ini akan dimintai keterangan sebanyak delapan saksi, dari total 133 saksi yang sudah ditetapkan untuk diperiksa sepanjang persidangan yang kemungkinan memakan waktu sekitar tiga bulan ini.
Persidangan kasus e-KTP yang merupakan proyek Kemendagri itu dipimpin oleh hakim tipikor John Halasan Butar Butar. Ia akan didampingi empat hakim anggota, yakni Frangky Tumbuwan, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Anshori.
Pada sidang pertama, Kamis (9/3) lalu, tim jaksa penuntut umum dari KPK yang terdiri atas Eva Yustiana, Wawan Yunarwanto, Irene Putri, Abdul Basir, Mochamad Wiraksajaya, Ariawqan Agustartono, Yaufik Ibnugroho, dan Mufti Nur Iriawan, secara bergantian membacakan dakwaaan terahadap dua terdakwa kasus ini.
kasuskpk1
Irman dan Sugiharto, dua terdakwa dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, atas dakwaan tim jaksa KP tidak mengajukan pembelaan (eksepsi) meskipun menyatakan dakwaan jaksa banyak kelirunya. Kedua terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Susilo Ari Wibowo dan timnya.
Ke-delapan saksi yang akan dimintai keterangannya pada persidangan kedua besok belum lagi diketahui nama-namanya. Nuansa ini berbeda dengan sidang pertama, di mana dakwaan jaksa sudah lebib dulu bocor, sehingga kalangan media sudah memperoleh daftar nama dari lebih dari 40 orang serta institusi dan korporasi yang diduga menerima dana dari proyek e-KTP Kemendagri tersebut.
Diantara institusi yang disebut-sebut kecipratan dana dari proyek e-KTP Kemendagri ini adalah beberapa partai politik besar. Paling tidak ada tiga parpol besar yang disebut dalam surat dakwaan, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan.
Dalam surat dakwaan yang dibacakannya KPK menyebut memang ada rencana alokasi dana ke parpol-parpol itu.
Sekali lagi itu baru rencana, sebagaimana juga disampaikan oleh jubir KPK Febri Diansyah.
mustoko1
Dalam surat dakwaan itu, kata Febri, dijelaskan bagaimana saksi menyampaikan ke terdakwa mengenai adanya rencana dialokasikannya dana sebesar Rp 500 miliar untuk parpol-parpol.
Pada surat dakwaan yang dibacakan bergantian oleh tim jaksa KPK tidak ada rincian mengenai pembagian dana untuk parpol tersebut.
Febri menyebut KPK akan menguraikan dalam persidangan tentang realisasi alokasi dana itu. Dalam surat dakwaan, KPK memang tidak secara gamblang memerinci hal itu.
“Nanti diuraikan di persidangan sejauh mana realisasinya. Yang kedua, kami lihat lebih jauh, kalau ada realisasi, apa sudah diterima, institusi atau personal,” ujar jubir KPK.

Baca Juga  Koreksi untuk DPR Terkait Besarnya Peran Pengawasan Anggaran

Sekadar mengingatkan, dalam surat dakwaan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku mitra kerja Kemdagri pernah menyampaikan maksudnya untuk memberikan uang kepada partai politik (parpol) untuk melancarkan proyek e-KTP. Ada tiga parpol besar yang disebut, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan.

“Bahwa pada akhir Februari 2011, terdakwa II (Sugiharto) ditemui oleh Andi Narogong di ruang kerja terdakwa II. Dalam pertemuan tersebut, Andi Narogong menginformasikan kepada terdakwa II bahwa untuk kepentingan penganggaran, Andi Narogong akan memberikan uang sejumlah Rp 520 miliar kepada beberapa pihak,” kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).

andi

Tentang rencana pemberian itu, Sugiharto melaporkannya ke Irman selaku Dirjen Dukcapil saat itu dan disetujui oleh Irman.

Dari Rp 500 miliar dana yang akan dialokasikan ke parpol dan perorangan tersebut, berdasarkan keterangan Irman dan Sugiharto, rincian pembagiannya adalah masing-masing Rp 150 miliar untuk Partai Demokrat dan Partai Golkar, serta Rp 80 miliar untuk PDI Perjuangan dan partai-partai lainnya.
Sementara perorangan yang disebutkan akan mendapatkannya adalah Marzuki Alie, Anas Urbaningrum dan Chaeruman Harahap, masing-masing sebesar Rp 20 miliar.
Partai-partai dan perorangan yang disebut-sebut menerima aliran dana e-KTP sudah langsung menyatakan bantahannya. Mereka menegaskan, tidak pernah menerima dana dari proyek e-KTP Kemendagri.
Pembagian dana itu sendiri ternyata baru bersifat wacana atau rencana.