SHARE

KOMISI Pemberantasan Korupsi memberi apreasi kepada Mahkamah Kehormatan Dewan karena telah menyelesaikan tugasnya, dalam menanggapi tuduhan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto.

KPK sejak awal berpendapat bahwa tuduhan terhadap Setya Novanto tersebut memang lebih berhak diserahkan dan sekaligus dituntaskan melalui mekanisma persidangan di MKD, sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki kewenangan.

Baguslah jika MKD sudah menyelesaikan tugasnya, begitu dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji. Rabu (16/12) siang ini, MKD akan melakukan rapat internal untuk sekaligus mengumumkan keputusan mereka atas tuduhan pelanggaran etik ketua DPR.

Setya Novanto diajukan ke persidangan MKD oleh menteri ESDM Sudirman Said pada pertengahan November lampau. Ketua DPR diduga mencatut nama presiden dan wapres dalam permintaan saham Freeport. Dalam mengadukan Setya Novanto, Sudirman Said membawa bukti transkip dan rekaman hasil sadapan dari Presdir Freeport Maroef Syamsuddin.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Menteri ESDM Sudirman Said sulit untuk bisa dibenarkan. Masyarakat menilai bahwa bukti-bukti yang diserahkan Sudirman Said ke MKD merupakan hal yang ilegal. Tindakan Maroef Syamsuddin juga tidak bisa dibenarkan karena telah melakukan penyadapan ilegal dari pembicaraannya dengan Setya Novanto dan pengusaha Mohamad Riza Chalid.

KPK mengamini pendapat masyarakat. Siapa pun yang tidak memiliki wewenang melakukan penyadapan bisa dikatakan ilegal bila ia menyadap, papar Indriyanto Seno Adji. Secara umum, melakukan penyadapan adalah tindakan ilegal bila dilakukan oleh siapapun yang tidak miliki wewenang, tegas Indriyanto Seno Adji.

Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum. Bila tidak, maka hal tersebut ilegal.