SHARE
Aliran dana e-KTP jelas menuju ke Kemendagri

Penerapan larangan ke luar negeri atau pencekalan terhadap sebagian dari saksi kasus dugaan korupsi e-KTP ini tidak berarti membuktikan keberanian KPK dalam upayanya mengusut kasus ini sampai tuntas.

Larangan yang diberikan kepada Ketua DPR Setya Novanto membuktikan jika KPK hanya mengikuti kemauan atau seleranya sendiri. Seandainya memang merasa benar dan berani, KPK wajib menerapkan larangan tersebut kepada semua saksi, atau minimal anggota DPR, baik yang sudah atau belum dihadirkan kesaksiannya di PN Tipikor Jakarta..

Dari catatan Nasionalisme.net, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah cukup lama memastikan akan menghadirkan sebanyak 133 saksi pada proses hukum persidangan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri.

Jumlah 133 saksi tersebut hanya sepertiga dari lebih 300-an nama yang dimintai keterangannya sejak beberapa tahun lalu sehubungan dengan dugaan keterlibatannya pada proyek mercusuar dari Kemendagri yang merugikan negara sekitar Rp 2,5 triliun tersebut.

kukukil

Dari delapan kali proses persidangan di PN Tipikor Jakarta, sudah sekitar 40-an saksi yang dihadirkan, termasuk sejumlah anggota DPR yang ketika proyek e-KTP digulirkan sama-sama duduk di Komisi II.

Fakta lainnya, dari 133 saksi itu, 12 diantaranya mendapatkan larangan berpergian ke luar negeri rata-rata selama enam bulan.

Perintah pencegahan ke luar negeri ini pertama-tama diberikan kepada dua tersangka utama proyek e-KTP, yakni mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto. Kemudian, tiga saksi,  yaitu Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana, dan Andi Agustinus. Saat itu, Andi Agustinus memang belum ditetapkan sebagai tersangka.

Isnu Edhi Wijaya diketahui sebagai Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), Anang Sugiana sebagai Direktur Utama PT Quadra Solution, dan Andi Agustinus atau Andi Narogong  selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri.

Baca Juga  Ini Alasan JK Ingin Setya Novanto Dilengserkan
Taufiq Effendi (kiri) dan Teguh Juwarno, saat memberikan kesaksian terkait kasus e-KTP.
Taufiq Effendi (kiri) dan Teguh Juwarno, saat memberikan kesaksian terkait kasus e-KTP. Belum dicekal.

Dua karyawan Kemendagri lainnya, yakni Yosep Sumartono dan Widyaningsih, juga disusulkan kena cekal sejak  17 Oktober 2016 hingga  17 April 2017 ini.

Pencekalan juga dikenakan kepada Vidi Gunawan dan Dedi Prijono, masing-masing karyawan dan adik kandung dari Andi Narogong. Keduanya dicekal sejak 11 Januari, hingga Juni mendatang.

KPK belakangan juga mencekal Inayah, istri siri Andi Narogong, serta Miryam S Haryani, anggota Komisi V DPR yang disangkakakan memberikan keterangan palsu.