SHARE

Memperjuangkan nasib petani sawit yang tersebar di banyak daerah di Indonesia, sudah menjadi konsentrasi dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI selama beberapa tahun terakhir ini. Petani sawit adalah bagian dari masyarakat yang mestinya turut menikmati hasil dari perkebunan yang diolahnya.

Akumulasi dana dari beban ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang triliunan rupiah mestinya akan dikembalikan kepada mereka. Namun, bagaimana bisa dikembalikan, kalau dana triliunan rupiah tersebut diselewenangkan penggunaannya.

Atas adanya penyelewengan dana pungutan ekspor CPO tersebut, KAKI berininsiatif melaporkannya ke berbagai instani hukum, seperti Kejakgung, kepolisian dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)).

A worker collects palm fruit at a plantation owned by a private company in Langkat, in Indonesia's north Sumatra province, in this November 1, 2012 file picture. A prolonged fall in the price of palm oil is hitting Indonesia's legions of smallholder farmers, forcing cutbacks that will reduce output in coming years and raising the prospect of a bout of sell-outs to major producers. Smallholder farmers account for about 40 percent of output from Indonesia's vast plantations that cover an area the size of South Korea. A drop in smallholder output could shave total production by around 5 percent from 2015, say analysts.  REUTERS/Roni Bintang/Files  (INDONESIA - Tags: AGRICULTURE BUSINESS) - RTR39UOR
A

 

KAKI terakhir menggeruduk kantor lembaga antirasuah di kawasan Mega Kuningan pada medio April 2017 lalu. Mereka punya ekspektasi tinggi kepada KPK, setelah laporan ke Kejakgung atau kepolisian seperti berjalan ditempat,  bahkan mungkin tak ditanggapi sama sekali.

 

Namun, pelaporan kasus ini ke KPK pun ternyata sama saja. Para pimpinan dan penyidik KPK sepertinya lebih tertantang untuk menyidik kasus e-KTP yang mungkin dianggap lehih seksi, ketimbang menanggapi pelaporan mereka tentang korupsi dana milik para petani sawit di berbagai daerah itu.

Terkait korupsi dana pungutan eskpor minyak kelapa sawit ini, KAKI melaporkan bahwa dana tersebut digunakan untuk subisidi industri Biofuel kepada 11 perusahaan Kebun sawit raksasa yang memiliki Industri Biofuel. Tuduhan penyimpangan ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit. Nilai korupnya mencapai triliunan rupiah

KAKI menuntut KPK untuk segera mengusut tuntas penyelewengan dana pungutan ekspor CPO tersebut. Pemanfaatan dana pungutan ekspor CPO di BPDP tersebut melanggar UU Perkebunan no 39 Tahun 2014.

kakiku

Arifin Nur Cahyono, ketua KAKI, bahkan mendesak Presiden Joko Widodo untuk Mencabut Peraturan Presiden (Perpres) 61/2015 tentang Penghimpunan dan Pemanfaatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit berupa Pungutan Ekspor CPO.

Baca Juga  KPK Cuma Berkoar-koar Tangani Korupsi Triliunan Dana Ekspor CPO

KAKI mengharapkan Presiden meminta penjelasan Mahkamah Agung mengenai pemberlakuan Pasal 9 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan,  dan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit apakah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Pasalnya, penghimpunan dana pungutan ekspor CPO tersebut hanya akal akalan perusahan perkebunan sawit milik konglomerat dan milik asing yang memproduksi industri biodiesel.

KAKI meminta lembaga antirasuah itu segera melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan atau Pejabat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, dan pihak-pihak lainnya yang terkait.KAKI

Saat berunjukrasa di gedung KPK pada medio April itu laporan KAKI diterima oleh penyidik KPK. Arifin Nur Cahyono dkk merasa senang karena waktu itu kepada mereka disampaikan bahwa kasus ini akan segera diusut. Akan tetapi, janji tersebut hanya angin surga saja. Sampai sekarang KPK diketahui belum bergeming untuk menyelidiki kasus korupsi dana pungutan ekspor CPO tersebut.

Bisa dipertanyakan juga, bagaimana KPK mampu mengawal dan memantau perkembangan penyusunan RUU Kelapa Sawit di DPR untuk meminimalisasi masuknya kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dalam proses penyusunan RUU tersebut.

“Penyusunan RUU di DPR wajib untuk dikawal agar benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Arifin Nur Cahyono.

Terkait dengaan penyelewengan dana pungutan ekspor CPO di BPDP, KAKI menduga dana itu diselewengkan dengan menyalurkannya kepada tiga grup perkebunan kelapa sawit besar dengan nilai sekitar 81,7% dari Rp 3,25 Triliun yang dipungut dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia (US$ 50 per ton untuk ekspor CPO).

Kata Arifin Nur Cahyono, ketiga grup perusahaan tersebut telah menikmati alokasi dana perkebunan melalui program biofuel periode Agustus 2015-April 2016. Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat tiga perusahaan terbesar yang memasok FAME ke Pertamina, yakni PT. Wilmar Nabati Indonesia (547.507KL); PT. Wilmar Bionergi Indonesia (388.304KL), dan PT. Musim Mas (338.982KL).

Baca Juga  KPK Cuma Berkoar-koar Tangani Korupsi Triliunan Dana Ekspor CPO

cpo1

Adapun secara keseluruhan perusahaan perkebunan yang dominan menikmati dana perkebunan kelapa sawit dari pungutan ekspor CPO itu, antara lain adalah PT. Wilmar Bionergi Indonesia; PT. Wilmar Nabati Indonesia; PT. Musim Mas; PT. Eterindo Wahanatama; PT. Anugerahinti Gemanusa; PT. Darmex Biofuels; PT. Pelita Agung Agrindustri; PT. Primanusa Palma Energi; PT. Cilandra Perkasa; PT. Cemerlang Energi Perkasa; dan PT. Energi Baharu Lestari.

“Sangat kuat adanya praktek KKN dalam pengalokasian dana perkebunan kelapa sawit kepada perusahaan-perusahaan tersebut, karena ada ketidakwajaran dalam alokasinya yang sangat besar bahkan hingga mengabaikan kepentingan petani kelapa sawit,” terang Arifin Nur Cahyono.

Tidak juga diberlakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga penyelewengan dana pungutan ekspor CPO dikategorikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara, sebagaimana pasal yang diterapkan pada kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri.

“Itu sesuai dengan yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor,” terang Arifin Nur Cahyono.

KPK mana janjimu?