SHARE

Tunggakan kasus Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata bejibun. Disamping tunggakan penanganan kasus-kasus megakorupsi seperti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), kasus Bank Century, dan proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, lembaga antirasuah punya utang berupa penyelesaian kasus dugaan korupsi dana pungutan ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO).

Penyelewengan dana ekspor CPO ini bernilai triliunan rupiah. Besaran dana yang diselewengkan ini disebut-sebut jauh lebih ‘raksasa’ dibanding potensi kerugian negara pada proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dari Kemendagri.

Sejauh ini KPK menutup mata dan telinganya pada kasus penyelewengan dana ekspor CPO ini. Sikap KPK ini tentunya sangat mengherankan. Berbanding 180 derajat dengan sikap mereka yang terkesan menggebu-gebu pada kasus dugaan korupsi di proyek e-KTP.

petanisawit

Terkait polemik situasi terkini penggunaan Dana Perkebunan dipungut dari ekspor CPO sebesar 50 US dollar/ ton dan dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sejumlah puluhan trilyun rupiah itu, Ketum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyono menyampaikan bahwa banyak kejanggalan dalam pengunaan Dana perkebunan itu oleh BPDP secara jelas sekali.

Arifin menjelaskan dimulai semenjak penerbitan PP nomor 24 tahun 2015 dan Perpres 24 tahun 2016.”PP tersebut melanggar UU no 39 tahun 2014 yaitu penggunaan Dana Perkebunan untuk mensubsidi Industri biofuel,” jelasnya.

KPK, kata Arifin Nur Cahyono, selama dua bulan ini hanya berkoar-koar bakal melakukan penyelidikan penggunaan Dana Perkebunan yang dipungut dari ekspor CPO sebesar 50 US dollar/ ton dan dihimpun oleh BPDP yang jumlahnya puluhan triliun tersebut.

Bila ditelusur lebih mendalam, sudah hampir 90% dalam 2 tahun terakhir ini dimana dana pungutan ekspor sejumlahnya puluhan triliun digunakan mensubsidi Industri biofuel tanpa ada audit dari BPK. “Disinilah diduga penyelewengan oleh BPDP yang ‘kongkalikong’ dengan 11 perusahaan biofuel yang menggunakan bahan baku CPO,” tukas Ketum KAKI penuh nada curiga.

Baca Juga  KPK Panggil 6 Saksi Guna Dalami Peran Andi Narogong di Kasus e-KTP

kaki1

Soalnya, menurut Arifin Nur Cahyono selama tidak ada audit, pasti dana BPDP yang disalurkan ke industri biofuel dengan jumlah produksi biodiesel disubsidi oleh BPDP.Disinilah, dirinya merasa keanehan dan kejanggalan akan dana Perkebunan diambil dari pungutan ekspor CPO pelaku usaha Perkebunan sawit termasuk para petani sawit, malah justru digunakan tanpa ada kotrol dan aturan yang jelas dalam alokasi besaran untuk mensubsidi Industri Biofuel dimana Dana Perkebunan tidak diperuntukan dalam UU Perkebunan no 39 tahun 2014.

Selain pembiayaan subsidi biodiesel yang melanggar UU Perkebunan, anehnya lagi Dana Perkebunan Sawit di BPDP juga dipakai untuk membiayai tugas riset. ”Anehnya lagi, lebih banyak riset untuk charity yang bertujuan membuat citra BPDP bagus,” kata Arifin Nur Cahyono.

Padahal, menurutnya akan lebih baik sekali bila risetnya diarahkan yang bermanfaat langsung bagi kelapa sawit, seperti strategi untuk menghadapi kampanye negatif ‘black campaign’ terhadap sawit.

KAKI

Pasalnya, menurutnya akibat 90% dana Perkebunan digunakan guna program subsidi biofuel yang tak berdampak apapun terhadap para petani sawit.”Ini menyebabkan program yang lain seperti pembangunan sarana dan prasarana Perkebunan dan peremajaan kebun sawit rakyat praktis tidak ada hasil hingga kini,” ungkapnya.

Kemudian, Arifin mengemukakan akibat pungutan ekspor CPO yang dijadikan Dana Perkebunan sawit turut pula merugikan petani sawit imbasnya..”Inilah yang berakibat pada beban pungutan ekspor CPO berdampak pada tidak optimal harga Tandan Buah Segar sawit milik Petani. Karena pabrik CPO membebani pungutan tersebut pada harga beli Tandan Buah Segar Petani,” jelasnya.

Maka itulah kedepan Komite Anti Korupsi Indonesia mendesak KPK supaya tidak lamban memeriksa penggunaan Dana Perkebunan digunakan susbisidi biodesel yang jumlahnya puluhan trilyun.”Diduga ada ‘mark up’ terkait jumlahnya produksi biodiesel yang disubsidi dengan Dana Perkebunan sawit,” jelasnya.

Baca Juga  Pembentukan Densus Tipikor Membuat KPK Kebakaran Jenggot

“Komite Anti Korupsi Indonesia juga mendesak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit untuk segera menghentikan sementara pengunaan Dana Perkebunan untuk subsidi industri biodiesel,” tegas Arifin Nur Cahyono.