SHARE

Hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi memang sudah disetujui di Rapat Paripurna DPR pada 28 April lalu. Langkah selanjutnya adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) KPK, yang merepresentasikan perwakilan dari 10 fraksi di DPR.

Proses pembentukan Pansus KPK itu sendiri akan segera berjalan setelah berakhirnya masa reses anggota dewan, setelah 17 Mei mendatang. Menurut aturan, batas akhir pembentukan pansus adalah dua bulan atau 60 hari setelah diberikannya persetujuan hak angket melalui rapat paripurna DPR tersebut.

Meski Pansus KPK masih diperjungkan, namun lembaga antirasuah tersebut dihimbau untuk memenuhi panggilan jika nantinya pansus sudah terbentuk. KPK wajib menjawab pertanyaan terkait dugaan tujuh penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara yang mereka lakukan.

Penyelewengan atau pelanggaran terhadap kepatuhan undang-undang adalah ranah yang bisa didalami oleh anggota dewan melalui Pansus KPK nantinya. Pelanggaran terhadap kepatuhan undang-undang berada di luar ketentuan yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

susanti
Bivitri Susanti

Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa KPK sebaiknya memenuhi panggilan pansus apabila nantinya sudah terbentuk. Melakukan atau merasa tidak melalukan pelanggaran, pimpinan KPK bisa menyampaikannya secara terbuka ke Pansus KPK.

“Lebih baik menghadiri panggilan pansus, walau mungkin KPK bisa memilih tak datang,” kata Bivitri Susanti.

“Tapi dia harus siap dengan segala konsekuensi lainnya. Kalau dia tidak datang, bisa saja dikenakan sandera maksudnya semacam ada konsekuensi hukum,” kata Bivitri. Hal itu juga disampaikan Bivitri Susanti pada diskusi ‘Hak Angket DPR & Pemberantasan Korupsi’, Minggu (7/5) lalu.

asiade5
Miryam S Haryani saat ditangkap setelah buron selama beberapa hari

KPK telah mendapat dorongan agar lebih dulu datang. Soal penolakan berbagai hal dalam pemeriksaan, bisa dilakukan ketika sudah menghadapi anggota dewan. Termasuk soal pembukaan rekaman pemeriksaan bekas anggota Komisi II Miryam S. Haryani yang menjadi pemicu Komisi III mengajukan hak angket.

Baca Juga  PAN dan PPP Juga Isyaratkan Perubahan, Siap Kirim Wakilnya ke Pansus KPK

“Ketika mereka dipaksa membuka dokumen terkait penegakan hukum, mereka bisa menolak. Karena dasar hukumnya jelas sekali,” tegas Bivitri.