SHARE
KPK, membuat gaduh.

Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai telah bersikap diskriminatif dengan menerapkan larangan berpergian ke luar negeri terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

KPK tak boleh pilih kasih dengan hanya memberikan status cekal tersebut terhadap Setya Novanto mengingat banyak anggota dewan lain yang juga dijadikan saksi dari kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri.

Pagi ini media ramai memberitakan mengenai diberikannya status cekal terhadap Ketua DPR Setya Novanto dari dugaan keterlibatannya di kasus e-KTP Kemendagri.
Setya Novanto tidak diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

Permintaan cekal tersebut dikeluarkan oleh KPK dan sudah disampaikan ke instansi terkait lainnya, termasuk Dirjen Imigrasi.

Setya Novanto, kepopulerannya dijadikan KPK sebagai bidikan meski mereka-reka kasus.
Setya Novanto, kepopulerannya dijadikan KPK sebagai bidikan meski mereka-reka kasus.

Sehubungan dengan adanya pencekalan terhadap Setya Novanto ini Nasionalisme.net menerima banyak komentar dari masyarakat, yang sebagian besar menyayangkannya.

“Atas dasar apa KPK mengeluarkan status cekal terhadap Ketua DPR? Bukanlah selama ini Setya Novanto sudah bersikap kooperatif kepada KPK, bahkan sudah datang memberikan kesaksiannya di kasus e-KTP,” demikian disampaikan beberapa anggota masyarakat.

Setya Novanto sudah memberikan kesaksiannya di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP ini.

Sebelumnya, sebelum kasus ini dibawa ke persidangan, Setya Novanto juga sudah bersifat kooperatif dengan memberikan keterangannya kepada penyidik KPK.

jaksaku

Ketika kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri ini dibawa ke persidangan, di PN Tipikor Jakarta, Setya Novanto juga menyampaikan dukungan penuhnya kepada KPK.

Ketua DPR percaya KPK dapat menuntaskan kasus e-KTP ini.

“Saya percaya pada profesionalisme pimpinan dan penyidik KPK. Biarkan mereka bekerja, jangan diintervensi,” tegas Setya Novanto.

Sayang, sikap kooperatif dan dukungan Setya Novanto terhadap KPK ini tidak mengurangi sikap jemawa atau kesombongan pimpinan KPK.

Baca Juga  KPK Panggil Delapan Saksi untuk Sidang Kedua, Kamis