SHARE
Yenti Ganarsih, menilai KPK membuat dakwaan terlalu gemuk.

Dalam menangani kasus korupsi e-KTP yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, KPK dinilai terlalu gegabah. Selain itu juga muncul tudingan jika komisi antirasuah itu hanya mencari sensasi saja.

Sejak muncul ke permukaan Marwet 2017, kasus e-KTP ini seoalh menjadi bola liar. Bahkan berujung pada hak angket KPK. Kegaduhan politik yang luar biasa itu dikarenakan KPK terlalu provokatif dalam menetapkan dakwaan.

Yenti Garnasih, Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) , menyatakan jika penanganan dugaan korupsi e-KTP ini terlalu dibesar-besarkan.

“Sebelum bergulir persidangan, KPK mengatakan perkara ini melibatkan orang-orang berpengaruh dan berimbas pada kestabilan politik. Tapi nyatanya? ,” ucap Yenti dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Cabang DKI Jakarta.

Persoalan surat dakwaan yang gemuk karena melibatkan banyak orang dan politisi juga menjadi sorotan. Hal itu juga dinilai tak lazim. Hal ini dikarenakan nama penerima dana yang disebut tetapi belum ada bukti sesuai status tersangka, membuat kasus menjadi kabur.

Hal ini menurut Pasal 4 UU No.31 tahun 1999 tidaklah tepat. “Surat dakwaan adalah akta autentik. Di mana surat tersebut berisi nama-nama yang menurut penyidik dan JPU sudah jadi tersangka,” kata Yenti.

 

Baca Juga  Alumni ITS Juga Tolak Pansus Angket KPK