SHARE
Wacana parpol dibiayai oleh negara kembali mengemuka. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendukung usulan partai politik dibiayai oleh negara.
“Saya setuju soal pembiayaan partai, nanti KPK yang akan menyuarakan,” ujar Agus  Raharjo beberapa waktu lalu.
Menurut Agus, negara memiliki anggaran yang cukup untuk merealisasikan rencana ini. Dia mengatakan, 1% saja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada sekarang sudah mencapai Rp 21 triliun.
agusjojo

Dana sebanyak itu akan meminimalisasi partai dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memberikan dana dengan maksud tertentu. “Jadi pembiayaan partai rasional agar partai tidak terkontaminasi dan memberi kesempatan bagi anda yang punya kompetensi untuk masuk menjadi pimpinan publik di daerah masing-masing,” kata Agus.

Sebelumnya, usulan agar partai politik dibiayai oleh negara disuarakan Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurut dia, pembiayaan parpol ini akan efektif untuk menekan terjadinya korupsi politik di tanah air.

 “Menurut perhitungan saya, paling paling Rp15 triliun, cukup untuk partai lakukan kaderisasi, untuk calon yang tidak punya uang juga. Jadi uang bisa dikalahkan dengan uang, tapi bisa lebih dikalahkan lagi dengan militansi,” tutur Rizal.
ramli

Meski demikian, Rizal mengatakan usulam  partai politik dibiayai negara jangan disuarakan oleh politikus. Hal itu dinilainya akan menimbulkan ketidaksetujuan masyarakat. “Jangan orang politik yang ngomong, yang bilang intelektual, akademisi,” ucap Rizal Ramli.

Mantan wakil ketua KPK Busyro Muqoddas sepakat dengan KPK yang mengusulkan agar 50 persen dana operasional partai politik didanai  APBN. Akan tetapi, ada sejumlah syarat yang sebaiknya perlu dipertimbangkan sebelum usulan ini disetujui pemerintah.

KPK melontarkan wacana perlunya anggaran khusus bagi 10 parpol yang diambil dari APBN sebesar Rp 9,3 triliun. Anggaran tersebut dibagi menjadi tiga yakni anggaran ke pusat, provinsi, dan kabupaten. “Jika usulan itu diterapkan harus ada monitoring penggunaan dan akuntabilitas dana yang didesain oleh KPK,” kata Busyro.

Baca Juga  Ada Hubungan Pencekalan Setya Novanto dengan Rencana Revisi UU KPK

Syarat kedua, lanjut Busyro, harus ada gentleman agreement dari parpol yang berjanji tak akan menerima pendanaan dari sumber yang tidak jelas. “Kita ‘kan suka lihat ada donatur Hamba Allah jadi sebaiknya donatur itu jelas identitasnya,” imbuhnya.

busyromuk

Pembiayaan parpol oleh negara menurutnya dapat mengeliminasi peran donatur kapitalis. Selama ini parpol yang menerima kucuran dana kampanye dari pemilik modal tidak bisa lepas dari intervensi mereka. Maka tak heran jika pemerintahan yang dipimpin parpol pemenang pemilu menelurkan kebijakan yang propemilik modal dan tak memihak rakyat.

Di sisi lain, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi, Lucius Karus menilai KPK telah membuka celah baru korupsi menyusul kajian lembaga superbodi itu mengenai penguatan partai politik (parpol)  yang merekomendasikan setengah dana parpol dibiayai negara. Hal ini lantaran parpol belum memiliki infrastruktur tata kelola keuangan baik. Dengan demikian, bukan tidak mungkin dana yang diberikan negara akan menjadi bancakan partai politik nantinya.

karus

“Harus ada persiapan yang matang dan mendalam, khususnya terkait infrastruktur tata kelola keuangan parpol yang kemudian menjadi jaminan uang yang diberikan negara kepada parpol itu juga tidak menjadi lahan bancakan baru oleh parpol nantinya. Jaminan itu yang mestinya harus dipersiapkan riset KPK ini. Bagaimana kemudian KPK membuat sebuah sistem bagi parpol agar kemudian tata kelola keuangan parpol benar-benar mencerminkan akutabel,” kata Lucius Karus.*