SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi was-was dengan keberadaan Panitia Khusus (Pansus) dari DPR. Belum lagi pansus ini bekerja, lembaga antirasuah tampaknya sudah sangat merasa terancam. Mereka semakin gentar tatkala mencermati nama-nama yang sudah ada di pansus ini.

Dari 16 nama yang sudah dikirim lima fraksi untuk Pansus KPK ini, sosok Masinton Pasaribu mungkin yang paling “dipelototi” oleh pimpinan KPK. Masinton adalah satu dari enam politisi PDIP yang menjadi wakil dari Fraksi PDIP untuk Pansus KPK tersebut.

Masinton Pasaribu termasuk yang sejak awal meminta agar Pansus KPK bisa dibentuk. Dia sangat terbuka dan keras dalam rapat-rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK. Masinton sangat kesal ketika namanya disebut-sebut sebagai salah satu politisi yang menekan Miryam S Haryani agar mencabut BAP-nya dalam kasus e-KTP, sebagaimana disampaikan oleh penyidik KPK Novel Baswedan.

mirikikikikik

Meski bersuara keras terhadap KPK, Masinton Pasaribu berulangkali menegaskan bahwa hak angket dan kemudian Pansus KPK yang diajukan DPR bukan untuk melemahkan KPK.

Ia mengatakan, hak angket itu justru bertujuan mengevaluasi bagaimana kinerja KPK selama ini. Ia menyebut, masih ada banyak kekurangan KPK dalam bekerja sehingga perlu dievaluasi melalui hak angket.

“Khayalan kita KPK kan sempurna sekali, ternyata banyak boroknya juga,” begitu kerap dikemukakan Masinton. Ia menjelaskan, hak angket KPK merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. “Banyak laporan mengenai KPK selama lembaga tersebut berdiri,” ucap Masinton.

Masinton meminta KPK dan berbagai pihak tidak menyikapi hak angket ini secara berlebihan. “KPK jangan terlalu lebay-lah menyikapi hak angket dan pansus ini, nanti mereka berhalusinasi sendiri,” katanya.  Ia memastikan bahwa hak angket tidak akan mengganggu proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Baca Juga  Novel Baswedan Berseberangan dengan Miryam S Haryani

“KPK jangan takut-takut, kerja terus. Kalau bersih kenapa risih,” kata Masinton.