SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi seyogyanya segera memeriksa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly terkait keterlibatannya pada kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri.

Pemeriksaan terhadap Yasonna Laoly dapat dilakukan atas permintaan jaksa maupun hakim.

Dengan demikian pimpinan KPK dapat meminta tim jaksa penuntut umum dari KPK untuk melakukan pemanggilan terhadap Yasonna Laoly, sebagai salah satu saksi penting pada kasus e-KTP.

Yasonna Laoly juga belum pernah dimintai keterangannya sejak kasus e-KTP masih dalam tahap penyidikan, belum dilimpahkan ke persidangan di PN Tipikor Jakarta.

Saat kasus ini masih di tingkat penyidikan, Yasonna Laoly sudah dua kali dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh penyidik.

Namun, Yasonna Laoly dua kali pula mangkir, tidak memenuhi panggilan.

miris

Kendati demikian jika ada saksi lain yang belum pernah diperiksa di penyidikan, tetap terbuka kemungkinan diperiksa dalam persidangan.

Hal itu dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, diajukan oleh jaksa penuntut umum , dan yang kedua diperintahkan oleh hakim.

Pemanggilan akan dilakukan jika hakim ataupun jaksa menilai para saksi itu relevan untuk segera dimintai keterangannya dalam persidangan.

Yasonna Laoly disebut menerima uang sejumlah USD 84 ribu dari korupsi e-KTP saat duduk di Komisi II DPR.

Dari empat anggota dewan yang berasal dari PDIP baru dua yang dihadirkan sebagai saksi, yakni Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Selain Yasona Laoly, politisi PDIP lainnya yang belum diperiksa adalah Arief Wibowo.

Baca Juga  KPK Pastikan Hadir di Sidang Praperadilan Miryam & Syafruddin Tumenggung