SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan kontrol pada bekas Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Laksamana Sukardi juga akan di check berkaitan masalah penerbitan Surat Info Lunas (SKL) dalam Pertolongan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, Sukardi juga akan di check dalam kemampuannya jadi saksi untuk bekas Kepala Tubuh Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temanggung, sebagai tersangka masalah ini.

” Yang berkaitan di check jadi saksi untuk tersangka SAT, ” kata Febri, waktu di konfirmasi, Senin (10/7/2017).

Sesungguhnya bukanlah kesempatan ini saja KPK mengecek Sukardi. Pada 2014 lantas, Sukardi sempat juga di check KPK untuk masalah BLBI ini.

Waktu itu KPK memohon info Laksamana Sukardi karna dipandang tahu sekitar mekanisme penerbitan SKL.

Mekanisme penerbitan SKL di keluarkan BPPN berdasar pada Inpres Nomor 8 Th. 2002 waktu kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang memperoleh input dari bekas Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, serta Laksamana Sukardi.

Terkecuali Sukardi, lanjut Febri, KPK hari ini mengecek Wakil Ketua Bagian Administrasi BPPN Sumantri Slamet untuk masalah BLBI.

Sama dengan Sukardi, KPK juga akan menggali info Sumantri jadi saksi untuk tersangka Syafruddin.

Dalam penyelidikan, KPK terlebih dulu temukan ada tanda-tanda korupsi dalam pemberian SKL pada Sjamsul Nursalim, sebagai pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) th. 2004.

SKL itu berkaitan pemenuhan keharusan penyerahan aset oleh beberapa obligator BLBI pada BPPN. Pada 2002, Syafrudin sebagai Kepala BPPN menyarankan untuk di setujui KKSK.

Lalu, berlangsung perubahan sistem litigasi pada keharusan obligor jadi restrukturisasi atas keharusan penyerahan aset oleh obligor sebesar Rp 4, 8 triliun. Akhirnya, restrukturisasi aset Sjamsul Nursalim sebesar Rp 1, 1 triliun.

Sesaat, Rp 3, 7 triliun tidak dikerjakan kajian dalam sistem restrukturisasi. Semestinya, masih tetap ada keharusan obligor sebesar Rp 3, 7 triliun yang masih tetap belum juga ditagihkan.

Tetapi, walau berlangsung kekurangan tagihan, Syafrudin pada April 2004 keluarkan SKL pada Sjamsul Nursalim atas semuanya kewajibannya pada BPPN.