SHARE

Jakarta – Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan dalam system ketatanegaraan, KPK termasuk juga instansi eksekutif. Dengan hal tersebut, KPK dapat jadi subyek hak angket DPR.

Dalam rapat dengan Pansus Hak Angket KPK di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017), Yusril awalannya menerangkan masalah hak angket untuk anggota DPR. DPR miliki hak untuk menggelindingkan angket dengan catatan.

” Angket bisa dikerjakan ke kebijakan pemerintah. Di manakah kedudukan KPK dalam system ketatanegaraan kita? ” kata Yusril memulai keterangan.

Yusril lalu menerangkan masalah organ negara. Ada tiga organ negara di Indonesia, yakni eksekutif, legislatif, serta yudikatif. KPK, menurut Yusril, masuk kedalam kelompok instansi eksekutif.

” Dimana kedudukan KPK? Bila yudikatif terang tidak, dia bukanlah pengadilan. Legislatif bukanlah, KPK tidak memproduk ketentuan perundangan terkecuali internal. Ke-3 eksekutif, apakah KPK masuk? Menurut saya iya, ” sebut Yusril.

Menurut Yusril, ada argumen kenapa KPK bisa dikelompokkan jadi instansi eksekutif. KPK selama ini menggerakkan beberapa pekerjaan yang harusnya cuma jadi kewenangan instansi eksekutif, yaitu kepolisian serta kejaksaan.

” KPK ada dalam ranah eksekutif karna lakukan supervisi. Serta penyelidikan, penyidikan, serta tuntutan, itu sesungguhnya pekerjaan eksekutif, ” tegasnya.

Karna masuk ke ranah eksekutif, Yusril melihat kebijakan angket oleh DPR tidak salah tujuan. DPR memiliki hak mengontrol pemerintah. Terutama, Yusril mengatakan KPK adalah bentukan dari Undang-Undang serta memanglah bisa diangket.

” DPR miliki pengawasan. Dalam rencana pengawasan, DPR miliki hak, satu diantaranya angket. Angket dapat ke dua hal, pada proses UU serta kebijakan pemerintah. KPK itu dibuat dengan UU, ” tutur Yusril sebelumnya rapat.

” Sejauh mana UU KPK sudah dikerjakan dari 2002 hingga saat ini, itu dapat diangket, ” tambah Yusril.