SHARE

Sudah diberitakan adanya tersangka baru dalam kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Siapa tersangka baru tersebut, inilah yang bikin penasaran masyarakat. Pasalnya, lembaga antirasuah belum juga mengumumkannya.

Seperti diberitakan Nasionalisme.net, Selasa, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan adanya tersangka baru pada kasus turunan dari skandal BLBI yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah tersebut. Tetapi, Saut Situmorang berahasia, tersangka baru tersebut baru akan diumumkan beberapa hari lagi.

Kerahasiaan itu juga yang dipegang erat oleh Febri Diansyah, jubir KPK. Didesak media terkait nama atau identitas dari tersangka baru kasus SKL BLBI ini, Febri Diansyah mengatakan bahwa institusinya masih melakukan pendalaman. Walau demikian dia memastikan bahwa adanya tersangka baru itu memang dimungkinkan.

kapokfebri

“KPK menggunakan pasal 55 ayat 1 KUHP. Artinya, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus BLBI bukan hanya satu tersangka saja,” ujar Febri Diansyah, Rabu (17/5) di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Febri mengatakan, sampai saat ini pihaknya baru menetapkan satu tersangka dalam kasus BLBI, yakni mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Penetapan tersangka untuk Syafruddin Tumenggung terkait terkait penerbitan SKL dalam BLBI kepada Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Namun demikian, selain Syafruddin Arsyad Tumenggung, KPK sudah lama menduga dan menyidik pihak lain yang terlibat di kasus BLBI dan SKL BLBI. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pihak lain yang diduga terlibat bisa perorangan ataupun korporasi. Itulah yang tengah didalami oleh KPK.

KPK melakukan dua pendekatan dalam menangani proses penyidikan dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Pertama, memproses orang-orang yang diduga terlibat. Kedua, KPK secara paralel juga memaksimalkan pengembalian aset negara dari kasus ini. Dua strategi tersebut diparalelkan, sehingga penyidikan yang dilakukan tidak harus saling menunggu satu dengan yang lain.

Baca Juga  Bebas Bersyarat, Jaksa Urip Bisa Bantu KPK Bongkar Kasus SKL BLBI

arsyad

Dalam penyelidikan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004. SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN.

KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekurangnya Rp 3,7 triliun. Sjamsul sudah menerima SKL dari BPPN, meski baru mengembalikan aset sebesar Rp 1,1 triliun, dari yang seharusnya Rp 4,8 triliun.

sjam

KPK mengumpulkan data-data keuangan untuk menelusuri aset negara yang diduga telah berubah bentuk. Selain itu, KPK juga mengikuti aliran dana mulai dari pemberian SKL Bank Indonesia kepada obligor. KPK juga menelusuri jumlah kick back atau keuntungan yang diperoleh Syafruddin Arsyad Tumenggung dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim atau BDNI.