SHARE

Sidang keempat kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri akan digelar Kamis (30/3) besok di PN Tipikor Jakarta. Sejumlah saksi akan kembali dihadirkan, termasuk pemanggilan ulang politisi perempuan dari Hanura, Miryam S.Haryani.

Miryam, mantan anggota Komisi II DPR RI itu, dianggap sebagai salah satu saksi kunci karena dalam BAP-nya dia menyebut adanya beberapa koleganya di parlemen yang menerima aliran dana proyek e-KTP Kemendagri tersebut, antara lain politisi Partai Demokrat Taufiik Effendi dan Teguh Juwarno dari PAN.

Miryam, Taufik Effendi dan Teguh Juwarno sama-sama sudah dihadirkan pada persidangan ketiga kasus ini, Kamis 23 Maret lalu. Waktu itu, Miryam mencabut BAP-nya, sementara Taufik Effendi dan Teguh Juwarno sama-sama menyatakan bantahannya telah menerima aliran dana proyek e-KTP tersebut.

toko

Mustokoweni (almh), masak orang sudah meninggal bisa bagi-bagi uang?

Taufik Effendi dan Teguh Juwarrno juga tegas-tegas menolak tuduhan jaksa bahwa mereka menerima dana dari Mustokoweni, politisi perempuan dari Golkar.

Mustokoweni mestinya ikut dijadikan saksi seandainya dia belum wafat. Dari 133 orang yang sudah ditetapkan sebagai saksi, itu pasti tak termasuk Mustokoweni.

Dari keterangan yang sudah disampaikan 13 saksi sejauh ini, ada sebuah nama yang menarik perhatian. Yakni Mustokoweni ini.

Ia disebut menerima uang US$ 400 ribu, yang diberikan di ruang kerjanya di kompleks parlemen, Senayan,  sekitar September-Oktober 2010.

Pada waktu dan tempat yang sama, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri, Andi Agustinus alias Andi Narogong juga membagi uang ke sejumlah anggota DPR.

Namun, Mustokoweni telah meninggal tiga bulan sebelum penerimaan tersebut. Anggota Komisi II DPR itu meninggal di Rumah Sakit Mount Elisabeth, Singapura, pada 18 Juni 2010.

Baca Juga  Pengaduan Marzuki Alie dan Mekeng Dicuekin KPK

Perbedaan waktu itulah yang menjadi salah satu lubang dari persidangan kasus e-KTP Kemendagri ini.

Taufiq Effendi (kiri) dan Teguh Juwarno, saat memberikan kesaksian terkait kasus e-KTP.
Taufiq Effendi dan Teguh Juwarno

KPK keukeuh berpendapat bahwa dakwaan yang sudah dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum pada persidangan pertama, Kamis 9 Maret 2017, sudah sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat awal proses pengadaan e-KTP.

“Memang ada beberapa saksi yang saat ini sudah meninggal dunia, tentu itu tidak bisa dimintai keterangan dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban lagi. Kalau ada saksi yang tidak bisa dimintai keterangan lagi, tentu KPK punya alternatif bukti lain untuk tetap bisa menangani perkara ini secara maksimal,” demikian yang disampaikan KPK merespon pertanyaan tentang adanya perbedaan waktu terkait keterlibatan Mustokoweni itu.

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan tim jaksa pada sidang pertama itu, nama Mustokoweni termasuk yang disebut terlibat menerima aliran dana proyek e-KTP.

Lalu, apakah ada kekeliruan dalam dakwaan kasus e-KTP tersebut terkait aliran dana ke Mustokoweni?

pol

Marzuki Alie, belum pernah diperiksa

KPK masih bingung menjawabnya. Beberapa saksi yang dikonfirmasi menegaskan bahwa mereka tak mungkin menerima dana dari orang yang sudah meningga!

Namun, KPK masih yakin dapat membuktikan dakwaan kepada para terdakwa yang telah disebutkan.

Selain Mustokoweni, ada sejumlah saksi yang belum diperiksa dalam kasus e-KTP ini,  tapi sudah masuk dalam BAP. Misalnya, mantan Ketua DPR Marzukie  Alie.

Dia mengaku belum pernah diperiksa KPK. Namun, KPK menjelaskan pihaknya melalui JPU bisa mengajukan saksi di pengadilan