SHARE
Gamawan Fauzi, menerima duit sogokan e-KTP.

Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya akan mencoba terus menunjukkan tajinya dalam mengungkap kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri yang disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

KPK diharapkan tidak akan berhenti pada penangkapan yang sudah dilakukan terhadap Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus atau Andi Narogong.

Andi Narogong yang ditengarai sebagai pihak pengatur lelang dan suap e-KTP ini sangat dibutuhkan keterangannya oleh penyidik KPK. Sehingga, kemungkinan penyidik untuk memproses pihak lain yang diduga terlibat akan lebih mudah.

Peran AA ini cukup luas, mulai dari terkait pembahasan anggaran (e-KTP) sampai proses pengadaan. Besarnya peranan AA juga bisa dibaca dari dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto yang dibacakan di awal persidangan kasus e-KTP Kemendagri ini, 9 Maret lalu.

Berdasarkan penyidikan KPK, AA diduga bersama-sama dengan dua terdakwa kasus e-KTP, yaitu Irman dan Sugiharto, telah melakukan tindakan yang melawan hukum.

AA berperan aktif dalam kasus ini, khususnya dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Andi Narogong, tokoh kunci dalam kasus e-KTP.
Andi Narogong, tokoh kunci dalam kasus e-KTP.

Dalam proses penganggaran, AA diduga melakukan pertemuan dengan para terdakwa dan sejumlah anggota DPR RI dan pejabat di Kemendagri, terkait proses penganggaran proyek e-KTP.

AA juga diduga berhubungan dengan beberapa pihak dari unsur Banggar (badan anggaran DPR), Komisi II DPR RI, dan pejabat Kemendagri.

AA juga mengkoordinir tim Fatmawati, yang diduga dibentuk untuk kepentingan pemenangan tender proyek e-KTP. Juga terkait aliran dana pada sejumlah penelitian pengadaan proyek ini.

Setelah ditangkap dan ditahan di gedung lama KPK, AA terus menjalani pemeriksaan oleh KPK. Dalam pendalaman terkait peranan AA ini KPK sudah meminta keterangan dari 11 saksi.

Baca Juga  Ini Dosa Gamawan Fauzi dalam Kasus e-KTP
wowokkuiol
Ganjar Pranowo

Masyarakat tidak meragukan nyali besar KPK untuk berani mengusut kasus ini secara tuntas. Jangan sampai nasib kasus e-KTP berakhir tak jelas seperti halnya kasus Century. Nama besar yang muncul di kasus Century itu, hingga kini masih belum juga tersentuh hukum.

Kendati demikian, dalam mengusut kasus e-KTP Kemendagri ini, KPK benar-benar harus berpikir jernih. KPK tidak boleh mengutamakan keterangan dari saksi-saksi yang diragukan pernyataannya, apalagi sekedar untuk menyelamatkan diri dan membuat sensasi.

Proses pembuktian harus dilakukan dengan sangat akurat dan kuat. Sehubungan dengan itu, KPK perlu mendalami kesaksian dari Agus Martowardojo yang menyebut bahwa asal mula proyek e-KTP berasal dari Kemendagri.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kedua kanan) berjalan menuju ruang tunggu untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (1/11). Agus diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012 untuk  tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd/16
Agus Martowardojo

Dari keterangan mantan Mneteri Keuangan yang kini Gubernur Bank Indonesia itu, permintaan dana untuk proyek e-KTP tersebut datangnya juga dari Kemendagri, khususnya dari Gamawan Fauzi yang menjadi Mendagri kala itu.

“Kalau ini lewat semua, ini kiamat kecil. Saya prihatin kalau itu benar lewat semua saya prihatin. (Kasus) Century saja belum jelas sampai sekarang,” tukas Anggota DPR dari Fraksi PKS, Refrizal.

Kewenangan KPK serta kepercayaan besar dari masyarakat dianggap sebagai modal kuat lembaga dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Masyarakat pun mengapresiasi ketegasan KPK. Kini tinggal Agus Rahardjo Cs untuk membuktikan komitmennya itu. Kalau Gamawan Fauzi memang bersalah, tangkap saja. Kita tunggu!