SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau lembaga antikorupsi negara Singapura, memanggil Sjamsul Nursalim serta istrinya, Itjih Nursalim.

Sjamsul dan Itjih akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Negara Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Saat ini KPK sudah melakukan pemanggilan Sjamsul Nursalim, surat panggilann dikirimkan ke kediaman saksi di Singapura. KPK sudah bekerja sama dengan CPIB untuk melakukan pemanggilan kepada saksi Sjamsul dan Itjih ini.

CPIB
Surat pemanggilan untuik Sjamsul Nursalim Itjih Nursalim ini telah disampaikan. Namun, mereka berdua mangkir dari panggilan penyidik. Perlu dipahami ketika penyidik memanggil saksi kasus ini sekaligus sebenarnya adalah ruang bagi saksi untuk mengklarifikasi, menjelaskan beberapa hal yang menurut saksi benar terkait SKL BLBI.

Kalau memang saksi sebagai obligor di sini menyatakan atau yakin kewajiban obligor sudah dilunasi maka seharusnya kesempatan yang diberikan penyidik ini hadir dan diklarifikasi, dimanfaatkan.

Untuk itu, penyidik akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Sjamsul dan Itjih. KPK berharap agar pasutri ini kooperatif dan beritikad baik untuk hadir di KPK. Meskipun, keduanya kini berada di Singapura. Jadi itikad baik dan kooperatif dari saksi dibutuhkan dalam perkara ini.

kamis1
Sjamsul Nursalim

Sebelumnya, akibat penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemilik saham BDNI ini, negara diduga merugi hingga Rp 3,7 triliun. SKL untuk BDNI diterbitkan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Kepala BPPN. Syafruddin Temenggung menjabat sebagai Kepala BPPN sejak April 2002.

Pada Mei 2002, dia mengusulkan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) untuk mengubah proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BDNI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Baca Juga  Gamawan Fauzi Jegal Lawan Bisnis demi Proyek e-KTP

Hasil dari restrukturisasi tersebut, Rp 1,1 triliun dibebankan kepada petani tambak yang merupakan kreditor BDNI. Sedangkan sisanya Rp 3,7 triliun, tetap harus dibayarkan.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka.

Syafruddin Arsyad Tumenggung disangkakan KPK melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.