SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon anggota Panitia Spesial Hak Angket KPK, Mohammad Misbakhun, membaca hasil audit Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan utuh.

Hal tersebut disebutkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, waktu menyikapi tuduhan penggelembungan biaya atau mark up pada pembangunan Gedung KPK.

” Kami mengharapkan pihak-pihak yang membaca audit BPK itu di baca dengan utuh, serta tidak dipakai dengan bhs yang malah jadi tuduhan, ” tutur Febri, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Terlebih dulu, Misbakhun mengemukakan, ada beberapa temuan dari hasil audit BPK berkaitan KPK.

Satu diantaranya, sangkaan mark up pada pembangunan Gedung KPK.

” Mark up pembangunan Gedung KPK sebesar Rp 600 juta serta itu dikembalikan. Namun kan bermakna telah ada mark up, ” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Temuan itu dilandasi pada hasil audit BPK pada 2017.

” Waktu bayar bangun Gdung KPK ada mark up. Serta itu audit BPK bukanlah kata saya, ” kata Politisi Partai Golkar itu.

Menurut Febri, pada hasil audit BPK memanglah diketemukan ada lebih bayar pada pihak kontraktor.

Waktu itu, BPK mereferensikan supaya dikerjakan penagihan kembali atau tindak lanjut pada temuan itu.

Temuan itu telah dikerjakan oleh pihak kontraktor serta keunggulan bayar sudah dikembalikan.

Bahkan juga, menurut Febri, untuk kebutuhan perbaikan ke depan, KPK sempat memohon opini beda dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan serta kapasistas mengenai perhitungan cost konstruksi.

” Umpamanya karna ada diskusi serta perbincangan berkaitan perhitungan cost beton. Umpamanya, apakah memasukkan besi pada beton atau tidak, serta itu telah didiskusikan juga terlebih dulu, ” kata Febri.

Dengan hal tersebut, lanjut Febri, tak ada sangkaan mark up dalam hasil audit BPK.

Temuan mengenai lebih bayar karna ketidaksamaan langkah perhitungan itu selekasnya dilakukan tindakan secara cepat.

” Berkaitan temuan pada gedung, saya sangka itu kesalahan yang mendasar saat disebutkan ada mark up umpamanya, ” kata Febri.