SHARE
Kantor KPK sering kali di demo karena berpolitik.

Nama besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga super body yang independen, kini dipertaruhkan. Komissi antirausah itu dinilai hanya membuat penyidikan, penuntutan dan membawa pihak-pihak tertentu ke persidangan atas pesanan pihak tertentu.

Salah satu contoh adalah kasus e-KTP. Hingga kini KPK belum pernah memeriksa Yasonna Laoly, mantan anggota Komisi II DPR RI yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Padahal, Yasonna Menurut pengakuan Miryam S. Haryani alias Yani Hanura juga menerima dana sogokan e-KTP. Keduanya berpartner sejak di Komisi II DPR 2009-2014.

Selain itu Beberapa kasus yang menyerempet mantan petinggi negara ini juga luput dari gapaian KPK. Kasus Hambalang yang meneret nama Ibas alias Eddie Baskoro Yudhoyono, seperti pengakuan terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin, hingga kini tak tersentuh.

Sebaliknya, KPK malah menyoal dugaan yang sumir tentang Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Politisi yang sudah dipecat PKS itu idtuding bermain-main soal pajak. KPK bahkan sebaliknya menyebut Fahri memainkan atau berpolitisasi menyangkut tuduhan itu.

Fahri pun meradang dan bahkan balas menyebut KPK berpolitik. “Pertanyaannya siapa yang menyeret nama saya? Kalau penyidik itu benar tidak berpolitik, kalau dia ketemu file yang tidak relevan dia tutup. Ini kan dokumen saya, itu kan file yang tidak relevan. Kenapa diseret ke ruang sidang segala? Jadi, yang berpolitik ini KPK,” kata Fahri.

“Karena ada nama orang yang suka kritik KPK, lalu dibawa ke ruang sidang,” tambah Fahri.

Fahri mengingatkan aturan hukum dalam menyusun penuntutan di persidangan. Dimana, hal yang tidak relevan seharusnya tidak dibuka dalam persidangan. Fahri menegaskan dokumen pajak yang dimilikinya tidak terkait kasus tersebut.

Baca Juga  Siapa Penyidik KPK yang Mengintimidasi Miryam Haryani?

“Berani enggak mereka ngomong itu ada relevansinya apa? Kan enggak boleh setelah nama orang disebut baru dia cari. Loh 5 bulan lalu Anda bisa tutup kok. Ini enggak ada urusannya dengan perkara kok. Jadi KPK ini yang berpolitik,” kata Fahri.