SHARE

Sidang kasus proyek e-KTP Kemendagri akan dilanjutkan Kamis (16/3), di PN Tipikor Jakarta. Sudah dipastikan juga jika agenda sidang kedua ini akan langsung menghadirkan pemanggilan saksi karena tidak ada eksepsi atau pembelaan dari terdakwa Irman dan Sugiharto di sidang pertama, Kamis (9/3) pekan lalu.

Menurut keterangan, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana menghadirkan delapan saksi pada persidangan Kamis nanti. Akan tetapi, KPK belum menyebutkan nama-namanya.

KPK sudah menetapkan dua tersangka pada kasus ini yakni Irman dan Sugiharto. Irman adalah bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Sugiharto adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri.

febri

Dari penjelasan Febri Diansyah, juru bicara KPK, berdasarkan hasil koordinasi antara KPK bersama PN Tipikor Jakarta dan kuasa hukum dari Irman dan Sugiharto, pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan dalam 90 hari kedepan.

Seluruhnya, kata Febri Diansyah, ada sebanyak 133 saksi yang akan dihadirkan pada proses persidangan yang diharapkan dapat berlangsung marathon itu.

“Pemeriksaan saksi-saksi ini berdasarkan perkembangan dari proses hukum yang berjalan di persidangan,” jelas Febri Diansyah, Senin (13/3).

Menurut Febri, KPK akan mendalami beberapa fakta-fakta yang memang sudah dimunculkan dalam dakwaan. Selain itu, KPK juga akan mendalami informasi-informasi lain. Ia berharap semua selesai dalam waktu 90 hari kerja.

Kata Febri, KPK siap untuk melakukan persidangan dua atau tiga kali dalam seminggu agar target sembilan 90 hari kerja maksimal itu bisa tercapai dan substansi dari perkara ini bisa tergali lebih jauh.

sidang1

Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK berencana menghadirkan 133 saksi untuk membuktikan perbuatan korupsi dalam pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,314 triliun dari total anggaran Rp 5,95 triliun.

Baca Juga  Nazaruddin Dipanggil Jadi Saksi Sidang E-KTP

Dalam persidangan pertama disebut-sebut ada puluhan anggota DPR periode 2009-2014, pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), staf Kemendagri, auditor BPK, swasta hingga korporasi yang menikmati aliran dana proyek KTP elektronik tersebut.

Pemeriksaan saksi nantinya juga untuk membuktikan dugaan imbalan yang diperoleh oleh anggota DPR dan pihak lain karena menyetujui anggaran e-KTP pada 2010 dengan anggaran Rp 5,9 ktp

triliun.

 

Adapun kesepakatan pembagian anggarannya adalah, 51 persen atau sejumlah Rp 2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau riil pembiayaan proyek.

Setelah itu, Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp 365,4 miliar.*