SHARE

Jakarta – KPK menelusuri sangkaan korupsi penerbitan Surat Info Lunas (SKL) Pertolongan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Syafruddin Arsyad Temanggung pada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan menyebut 2 saksi. Mereka yaitu Eks Menteri Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) Laksamana Sukardi serta Wakil Ketua Bagian Administrasi BPPN Sumantri Slamet.

” Ke-2 saksi di panggil untik disuruhi info atas tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temanggung), ” tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada wartawan, Senin (10/7/2017).

Laksamana Sukardi yaitu yang menunjuk Syafruddin Arsyad Temanggung jadi Ketua BPPN ke-7 menukar I Gde Putu Ary Suta pada 22 April 2002. Syafruddin sekalian jadi Ketua BPPN paling akhir.

Dalam masalah ini KPK mengambil keputusan Syafruddin Arsyad Temanggung jadi tersangka sebagai Kepala BPPN. Dia menerbitkan surat info lunas pada Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali BDNI, yang mempunyai keharusan pada BPPN.

KPK mengatakan perbuatan Syafruddin menyarankan disetujuinya perubahan atas sistem litigasi pada keharusan obligor jadi restrukturisasi atas keharusan penyerahan aset oleh obligor BLBI pada BPPN sebesar Rp 4, 8 triliun.

Hasil restrukturisasi yaitu Rp 1, 1 triliun dinilai sustainable (berkepanjangan) serta ditagihkan pada petani tambak Dipasena.

Sedang selisihnya tidak dibicarakan dalam sistem restrukturisasi, hingga semestinya masih tetap ada keharusan obligor paling tidak Rp 3, 7 triliun yang belum juga ditagihkan.

Baca Juga  ICW Bantah Telah Menerima Dana Hibah dari KPK