SHARE

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu mengusut masalah suap berkaitan proses pekerjaan pengawasan serta pemantauan oleh DPRD Propinsi Jawa Timur (Jawa timur) pada proses Ketentuan Daerah serta pemakaian biaya di Prov Jawa timur th. 2017.

Hari ini, Rabu (12/7/2017) penyidik mengagendakan kontrol dua saksi, yakni
M Istidjab, Sekretaris Dinas Pertanian Prov Jawa Timur serta Pranaya Yudha Mahardika, anggota DPRD Jawa timur.

” Dua saksi di masalah suap DPRD Jawa timur, M Istidjab serta Pranaya Yudha di check untuk tersangka BH (Bambang Heryanto, Kadis Pertanian Prov Jawa Timur), ” tutur Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Satu hari terlebih dulu, Selasa (11/7/2017) penyidik juga mengecek saksi beda dari unsur DPRD Jawa timur yaitu HM Kamil Mubarok yang di check jadi saksi untuk tersangka ABR (Anang Basuki Rahmat-ajudan dari Kadis Pertanian Prov Jawa timur, Bambang Heryanto) ‎.

Kontrol kesempatan ini tidaklah kontrol perdana untuk Kamil Mubarok. Terlebih dulu ia sempat juga di check pada Senin (19/6/2017).

Bahkan juga Kamil Mubarok juga sudah dihindari ke luar negeri karna keterangannya diperlukan dalam masalah ini. Termasuk juga tempat tinggal Kamil Mubarok juga sudah ‎digeledah KPK.

Politisi PKB ini ditenggarai ketahui ada pemberian suap karna sebelumnya geser ke Komisi E, ia pernah duduk di Komisi B dengan Moch Basuki, tersangka di masalah ini.

Terkecuali Kamil Mubarok, ada dua saksi yang sudah dihindari ke luar negeri yaitu Ardi Prasetiawan, Kepala‎ Dinas Industri serta Perdagangan Prov Jawa timur serta HM Mochamad Samsul Arifien, Kepala Dinas Perkebunan Prov Jawa timur.

Terkecuali mengecek Kamil Mubarok, tempo hari penyidik juga mengagendakan kontrol pada DRH. Wemmi Niamawati, Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Prov Jatim‎ yang di check jadi saksi untuk tersangka Bambang Heryanto (BH), Kadis Pertanian Prov Jawa Timur.

Baca Juga  Ini Usaha KPK Mereka-reka Bukti Setnov

Seperti di ketahui, dua dari SKPD di bawah Komisi B DPRD Jawa timur yaitu Dinas Pertanian serta Dinas Peternakan terlilit masalah sangkaan suap berkaitanpelaksanaan pekerjaan pengawasan serta pemantauan prov jawa timur mengenai pemakaian biaya th. 2017.

Dalam masalah ini KPK mengambil alih uang Rp150 Juta dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin, 5 Juni 2017 lantas di Jawa Timur. Uang Rp150 Juta itu didapat dari ruangan kerja Ketua Komisi B, Moch Basuki.

Disangka, uang suap Rp150 Juta adalah sisi dari pembayaran triwulanan ke-2 dengan keseluruhan prinsip fee sebesar Rp600 juta di tiap-tiap kepala dinas berkaitan.

Ada enam orang tersangka yang sudah diputuskan, yaitu, Ketua Komisi B DPRD Jawa timur, Mochmmad Basuki ; Kadis Pertanian Propinsi Jawa timur, Bambang Heryanto ; Kadis Peternakan Propinsi Jawa timur, Rohayati ; Ajudan Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat ; dan dua staf DPRD tingkat 1‎, Rahman Agung serta Santoso.

Jadi pihak pemberi Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat serta Rohayati didugakan tidak mematuhi Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b serta atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti dirubah Undang-Undang Nomor 20 Th. 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedang jadi pihak yang disangka terima, Mochammad Basuki, Santoso serta Rahman Agung didugakan tidak mematuhi Pasal 12 huruf a atau b serta atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti sudah dirubah Nomor 20 Th. 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP