SHARE

Kalangan anggota dewan menyayangkan adanya perlawanan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap rencana pembentukan Panitia Khusus Hak Angket. Mereka menyatakan, agar sebaiknya KPK bersikap legowo dan tidak memberikan pernyataan yang kontra-produktif sehingga membuat masyarakat bingung.

“Mereka sepertinya belum mau menyadari bahwa keberadaan pansus ini untuk membuat KPK lebih kuat, bukan menjadi sarana untuk melemahkan KPK sendiri,” kata Sahroni, politisi dari Fraksi NasDem.

“Pansus ini sebagai sarana untuk melihat sejauh mana kinerja dari KPK, sebatas itu saja. Tidak ada maksud untuk mengganti pimpinan KPK,” jelas Mukhamad Misbakhun, politisi Golkar.

misbakhun

Sebagaimana diketahui, Pansus Hak Angket KPK sudah dinyatakan terbentuk. Lima fraksi sudah mengirimkan nama-nama wakilnya untuk Pansus KPK tersebut. Namun, lembaga antirasuah secara umum masih tidak menerima kehadiran dari pansus tersebut. Mereka disebutkan akan terus memberikan perlawanan. Pimpinan KPK akan mempertanyakan penggunaan anggaran untuk pansus tersebut.

Dari penelusuran Nasionalisme.net, pimpinan KPK saat ini masih terus tengah mencermati pembentukan Pansus Angket KPK tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan Pasal 201 UU MD3 atau tidak.

“Unsur angket harus terdiri dari semua anggota fraksi. Artinya tentu harus semua fraksi sampaikan anggotanya, baru pansus angket memenuhi ketentuan UU,” ujar Febri Diansyah, jubir KPK.

Sejauh ini, baru lima fraksi yang mengajukan anggotanya menjadi Pansus Angket KPK. Febri pun berharap para penghuni Senayan tak memaksakan pembentukan pansus angket sebelum semua fraksi mengirim perwakilannya.

“Persoalannya, jika pansus tetap dipaksakan terbentuk meski belum semua fraksi sampaikan usulan anggotanya, tentu akan berisiko dengan UU, karena apakah itu sah atau tidak sah jadi persoalan hukum kembali,” kata Febri.

Febri Diansyah, jubir KPK, belum mau ungkap siapa nama yang kembalikan dana e-KTP.
Febri Diansyah

Dia mengimbau lebih baik Pansus Angket KPK tak dibentuk terlebih dahulu agar tak menyalahi undang-undang. Namun jika dipaksakan terbentuk, KPK akan mempertanyakan penggunaan anggaran lantaran pembentukan pansus dinilai tidak sah.

Baca Juga  Gerindra Siapkan Dua Nama untuk Pansus KPK

“Karena kalau pansus enggak sah, bagaimana dengan status penggunaan anggaran dan seluruh fasilitas yang digunakan oleh pansus itu dan kewajiban hukumnya. Menyisakan persoalan yang harus dijawab secara clear,” kata Febri.

Pihak KPK sendiri tak akan mencampuri urusan para anggota dewan jika tetap memaksa membentuk pansus. Namun Febri mengingatkan agar semangat politik di dalam DPR tak melanggar hukum.

“Perlu dilihat penegakan hukum terkait keabsahan hukum, karena konsekuensinya panjang ke depan soal enggak sah di pengadilan, dan sah atau tidak sahnya anggaran di sana karena memakai APBN,” terang dia.

Untuk diketahui, Lima Fraksi yang telah mengirimkan perwakilannya menjadi pansus hak angket KPK yakni PDIP, Partai Golkar, PPP, Partai NasDem, dan Hanura.