SHARE

JAKARTA – ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan sudah mengantongi banyak dokumen berkaitan masalah sangkaan suap project pengadaan mesin pesawat Airbus A330-300 punya Garuda Indonesia, yang melibatkan perusahaan Rolls Royce.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan dokumen yang saat ini dikantongi KPK ialah
beberapa kontrak kerja perusahaan sampai aliran dana dalam masalah sangkaan suap yang menjerat dua tersangka.

Mereka yaitu bekas direktur paling utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar serta Soetikno Soedarjo sebagai Beneficial Owner Connaught Internasional.

” Kita memperoleh cukup banyak dokumen kontraktual maupun dokumen perusahaan maupun dokumen aliran dana. Dokumen itu kami peroleh dari sistem penggeledahan ‎dan penyidikan, ” papar Febri, Senin (10/7/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baru saja ini, penggeledahan dikerjakan KPK di kantor PT Mugi Rekso Kekal serta PT Dimitri Paling utama Kekal, punya Soetikno.

Saat ini penyidik KPK tengah pelajari dokumen-dokumen yang sudah diambil alih untuk sistem penyidikan masalah sangkaan suap di masalah ini.

Terkecuali pelajari dokumen dengan intens, menurut Febri, pihaknya juga selalu memahami info beberapa saksi yang telah di check terlebih dulu.

” Karna perkara ini memanglah memerlukan ‎ketelitian serta ketelatenan, jadi kami perlu saat untuk pelajari, ” lebih Febri Diansyah.

Seperti di ketahui dalam masalah ini ‎KPK sudah mengambil keputusan dua orang tersangka, yaitu bekas direktur paling utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar serta Soetikno Soedarjo sebagai Beneficial Owner Connaught Internasional.

Emirsyah disangka terima suap dari perusahaan mesin asal Inggris, Rolls Royce berbentuk uang serta barang yang didapatkan lewat Soetikno jadi penghubung.

Suap itu diberi Rolls Royce pada Emir dalam project pengadaan 50 mesin pesawat Airbus A330-300 untuk PT Garuda Indonesia pada periode tahun 2004-2015 kemarin.

Baca Juga  Kapan KPK Bakal Rilis 14 Nama Rahasia e-KTP?

Dari hasil penyelidikan, suap yang di terima Emirsyah sejumlah sekitaran Rp20 miliar dengan sebagian mata uang asing.

Terkecuali uang, Emisyah juga terima suap berbentuk barang yang menyebar di Indonesia serta Singapura.

Emirsyah lantas didugakan tidak mematuhi Pasal 12 huruf a atau b serta atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1991 seperti sudah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sesaat Soetikno, sebagai pemberi suap, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1991 seperti sudah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.