SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses mempermalukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penangkapan dua auditor senior BPK karena diduga menerima suap dari Irjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) oleh KPK, Jumat (26/5) lalu, membuat BPK menjadi cibiran. Masyarakat mengetahui jika BPK adalah satu-satunya lembaga yang berhak memeriksa pengelolaan keuangan negara di seluruh instansi dan badan-badan pemerintah.

Ditengah apresiasi yang diberikan kepada KPK atas penangkapan dua auditor senior BPK tersebut, ada tuduhan atau tudingan miring yang disampaikan kepada lembaga antirasuah tersebut. Kegigihan KPK untuk membongkar penyuapan terhadap dua pemeriksa utama BPK disebut-sebut dilandasi balas dendam KPK atas dugaan adanya tujuh penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara di KPK dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2015, sebagai ramai diberitakan media. Karena penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara dikategorikan pelanggaran konstitusi, maka pimpinan KPK didentikan telah melakukan pelanggaran konstitusi.

penyidikKPK1

Sebelum BPK mengumumkan adanya penyelewengan pengelolaan keuangan negara di KPK, kedua lembaga ini sudah lebih dulu berseteru di kasus Sumber Waras. BPK dan KPK berbeda pendapat terkait audit pembelian lahan RS Sumber Waras yang menghebohkan tersebut.

KPK menyebut hasil audit investigas yang dilakukan BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras seluas 3,6 hektar oleh Pemprov DKI Jakarta belum menunjukkan indikasi kerugian Negara. Padahal dalam laporan BPK disebutkan harga pembelian lahan kemahalan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, waktu itu, KPK juga mengatakan hasil audit BPK berbeda dengan audit yang dilakukan oleh tim ahli dari Universitas Gadjah Mada dan juga Masyarkat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

waras

Kerugian yang ditimbulkan akibat transaksi tersebut berdasarkan audit MAPPI hanya sembilan persen dari kerugian yang menjadi temuan BPK. Dari perbandingan-perbandingan hasil audit tersebut, setelah dilakukan gelar perkara, penyidik menyimpulkan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut sehingga KPK akan menghentikannya.

Baca Juga  Anggota DPR Yang Terlibat Pansus Angket KPK Akan di Cabut Mandatnya

KPK sejauh ini memang belum sepenuhnya menghentikan penyelidikan atas kasus pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut. Status dari kasus tersebut tampaknya dihentikan sementara penyelidikannya. Jika ada perkembangan baru, kasus ini bisa saja dibuka kembali, bahkan ditingkatkan statusnya ke penyidikan, seperti diberlakukan di kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Kasus SKL BLBI pernah mati suri sekian lama, namun ketika dihidupkan kembali beberapa bulan lalu, statusnya langsung ditingkatkan ke penyidikan, dan mentersangkakan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung.