SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi boleh saja sesumbar akan bekerja keras untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri tahun anggaran 2011-2012. Pimpinan KPK tampaknya memanfaatkan kasus e-KTP ini sebagai wadah pencitraan mereka.

Akan tetapi, masyarakat awam masih tidak lupa, bahwa sebenarnya masih cukup banyak kasus-kasus korupsi yang belum diselesaikan oleh mereka. Termasuk kasus-kasus besar yang sudah ditangani oleh pimpinan KPK sebelumnya, dari era Taufiequrahman Ruki di era pertama KPK pada 2002 hingga kepemimpinan Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Laode M Syarief, Alexander Marwata dan Saut Situmorang sekarang ini, khususnya sejak 17 Desember 2016.

Agus Rahardjo dkk tak bisa berdalih dengan mengatakan bahwa kasus-kasus besar di masa lalu bukan tanggung-jawab mereka. Pernyataan tersebut sama saja dengan mengisyaratkan bahwa mereka sepertinya amnesia, pura pura lupa.

wiri
Wiranto. Kasus-kasus besar jadi bom waktu

Kasus-kasus besar yang menjadi tunggakan KPK ibarat bom waktu. Itu sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam), Wiranto.

Sudah berulangkali Wiranto mengatakan, selain e-KTP, masih banyak kasus korupsi besar lainnya yang mestinya menjadi perhatian KPK dan penegak hukum lainnya.

Wiranto antara lain menyebutkan kasus bail-out Bank Century, kasus BLBI, dan kasus Hambalang.

Kasus-kasus korupsi itu, kata Wiranto, adalah bom waktu bagi Indonesia.

Dari penelusuran Nasionalisme.net, tunggakan kasus besar yang belum diselesaikan oleh KPK, adalah:

1.Kasus BLBI
2. Kasus korupsi bailout Bank Century
3. Kasus Hambalang
4. Suap cek pelawat pemilihan Deputi Senior BI
5. Kasus mafia pajak yang berkaitan dengan Gayus Tambunan dan jejaring mafia yang lain
6. Rekening gendut jenderal Polri
7. Suap program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kemenakertrans
8. Korupsi hibah kereta api di Kemenhub
9. Korupsi pengadan solar home system (SHS) di Kementerian ESDM
10. Korupsi sektor kehutanan khususnya di Pelalawan Riau
11. Kasus mafia anggaran berdasar laporan Wa Ode Nurhayati
12. Kasus korupsi sektor migas dan tambang yang melibatkan Freeport Newmont dan Innospec,
13. Korupsi penyelenggran ibadah haji yang melibatkan Kemenag
14. Korupsi dana bansos di Banten.

Baca Juga  Pernah Usulkan Masyarakat Ludahi Koruptor, Siapkah Agus Rahardjo Diludahi?

Kasus SKL BLBI
Dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang dikeluarkan pemerintah tahun 2002 itu hingga kini belum satupun yang dijadikan tersangka.

Padahal berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (blbiBPKP), ada kerugian negara dengan angka fantastis, puluhan hingga ratusan triliun.

 

Dalam kasus BLBI, salah satu penerima Surat Keterangan Lunas (SKL) adalah Dirut Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim. BDNI yang mempunyai utang sekitar Rp 30 triliun tiba-tiba diberi SKL oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pemberian SKL dilakukan sebelum ada Instruksi Presiden kala itu, yakni Megawati Soekarnoputri.

Namun kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK.

Kasus Century

Dalam kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century (BC) sebagai bank gagal berdampak sistemik, KPK baru menetapkan dua tersangka yakni mantan Deputi bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa BI Budi Mulya, dan mantan Deputi bidang V Pengawasan BI Siti Chalimah Fadjrijah.

century

Dalam putusan dengan terpidana Budi Mulya tertuang dengan jelas bahwa perbuatan pidana Budi Mulya dilakukan bersama-sama pihak lain. Budi termasuk orang yang menyetujui PT Bank Century menerima pemberian FPJP dan ditetapkan sebagai bank gagal. Alhasil, negara merugi senilai Rp 8,012 triliun sejak penyetoran PMS (Penyertaan Modal Sementara) pada 24 November 2008 hingga Desember 2013.

Kasus Hambalang
Kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P2SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang menjerat Andi Zulkarnaen alias Choel Mallarangeng masih terkatung-katung.

lalang
Pembangunan P3SON Hambalang mangkrak

Bayangkan! Setelah dijadikan tersangka sejak 2015, Choel baru dihadirkan di persidangan PN Tipikor Jakarta pekan lalu.

Baca Juga  Wiranto Berharap Ada Terobosan pada Rakor Pembangunan Perbatasan