SHARE
Chairul Huda, pakar hukuam pidana yang menilai KPK sudah bertindak ngawur.

Hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  memang sudah benar-benar urgent. Hal ini terkait langkah komisi antirasuah itu yang berjalan di luar wewenangnya, menangani kasus korupsi.

Misalnya saat mereka mentersangkakan Miryam S. Haryani dalam kasus pemberian keterangan/Kesaksian palsu. Padahal tupoksi KPK adalah pemberantasan korupsi. Sementara keterangan palsu termasuk pidana umum, bukan korupsi.

Hal ini diungkapkan oleh Ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda. Ia  menilai, KPK tidak berwenang menjerat anggota DPR, Miryam S Haryani, sebagai tersangka pemberian keterangan palsu.

Menurut Chairul, KPK hanya berwenang dalam menangani tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini disampaikan Chairul Huda saat dihadirkan oleh penasihat hukum Miryam S Haryani dalam sidang praperadilan penetapan tersangka pemberian keterangan palsu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).

Menurut Chairul, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tugas dan kewenangan KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Sementara, UU Nomor 1999 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor hanya mengatur hukum materiil tipikor.

Maka sangat aneh jika KPK menjerat Miryam S Haryani sebagai tersangka pemberian keterangan palsu. Miryam dijerat Pasal 22 UU Tipikor setelah ia mencabut semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus korupsi KTP elektronik dan menyebut keterangannya diberikan karena ditekan penyidik KPK.

Chairul juga menyatakan, pidana pemberian keterangan palsu memang diatur dengan Pasal 22 UU Tipikor. Namun, perkara pemberian keterangan palsu bukanlah perkara tipikor sehingga bukan kewenangan KPK untuk menyidik dan menuntutnya. Bahkan hakim Tipikor pun sudah menolak permintaan KPK atas tuduhan terhadap Miryam.

Menurut Chairul, perkara pemberian keterangan palsu merupakan kewenangan penyidik Polri. Chairul menambahkan, Pasal 22 UU Tipikor bisa diterapkan oleh KPK jika sidang kasus korupsi e-KTP telah berakhir dan ada putusan majelis hakim. Menurutnya, yang berwenang menilai benar atau bohongnya keterangan Miryam adalah majelis hakim.

Baca Juga  Ini Alasan KPK Tak Hadirkan Yasonna Laoly Sebagai Saksi

Keterangan juga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim saat membuat putusan perkara korupsi e-KTP. “Selagi proses berjalan, tidak bisa dilakukan penyidikan. Ada saksi misalnya diduga tidak benar kasih keterangan, kalau hakim tidak meminta ditindak, berarti tidak,” kata Chairul.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi menyatakan, KPK berwenang menyelidiki dan menyidik kasus dugaan pemberian keterangan palsu.