SHARE

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya terbelah menanggapi keberadaan Panitia Khusus Hak Angket dari DPR.

Ada yang sudah sangat merasa was-was dan secara terbuka mengatakan bahwa hak angket dan pansus tidak perlu.

Tetapi, ada juga pimpinan KPK yang mengakui tidak mempermasalahkan hak angket dan juga pansus yang akan dibentuk kemudian.

Siapa pimpinan KPK yang tidak mempermasalahkan pembentukan Pansus Hak Angket dari DPR ini?

Dia adalah Laode Muhammad Syarif. Wakil Ketua KPK yang berlatar-belakang pengajar, sebagai dosen di Unhas, Makassar, ini mengatakan bahwa KPK tidak bisa mencampuri urusan dan hak-hak yang ada di kelembagaan DPR.

La Ode Syarief, alasan klise selalu digunakan untuk menolak hak angket.
Laode Muhammad Syarif.

Silakan ikuti proses sebagaimana yang ada di DPR, begitu kata mantan Dosen Fakultas Hukum Unhas berusia 51 tahun itu.

Laode menyatakan, sebenarnya tidak ada sesuatu yang luar biasa di KPK sehingga mesti dievaluasi melalui Pansus KPK.

“Kalau misalnya DPR menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa dan dibicarakan di pansus, silakan saja,” ujar Laode.

Terkait hal ini, Laode mengaku KPK belum memikirkan langkah yang akan ditempuh.

KPK akan melihat terlebih dahulu apakah mekanisme pembentukan pansus hak angket itu telah berjalan sesuai ketentuan.

“Kalau seandainya kita melihat, mungkin ada sesuatu yang tidak wajar pasti KPK akan memberikan pernyataan yang resmi,” kata Laode.

Dia pun memastikan proses penanganan perkara di KPK, tidak akan terganggu dengan pembentukan pansus hak angket ini.

“KPK akan tetap berjalan sebagaimana adanya dan tidak akan menganggu proses penanganan perkara,” terang Laode Muhammad Syarif.

Baca Juga  Asrul Sani: Pansus KPK Segera Terbentuk